Sebelumnya
Sehingga, para pegawai yang masuk dalam cakupan kebijakan dapat memperoleh kepastian tanpa harus menunggu terlalu lama.
Dia mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama dalam pendataan, pemetaan kebutuhan tenaga dan kesiapan anggaran. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan itu berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK
Menurutnya, kepastian status kepegawaian akan memberikan semangat dan motivasi bagi para tenaga pelayanan publik untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kebijakan ini adalah harapan banyak masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepastian status dan masa depan pekerjaannya.
“Mari kita kawal bersama agar keputusan baik ini benar-benar terealisasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi seluruh tenaga yang berhak,” harap legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.
Baca juga : Kekuasaan Netanyahu Makin Di Ujung Tanduk
Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan keadilan bagi para tenaga yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus terus dikawal melalui sinergi antara Pemerintah, DPR, Pemda, dan masyarakat. “Langkah ini menjadi awal penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini dihadapi para tenaga PPPK paruh waktu,” harap dia.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menambahkan, kesepakatan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah. Karena itu, kenaikan status menjadi PPPK penuh waktu tidak boleh dipandang sebatas perubahan administrasi di atas kertas.
Baca juga : Nadine Chandrawinata, Hamil Anak Ketiga, Cowok?
Pemda dan instansi terkait, kata Khozin, dituntut untuk memastikan perubahan status ini berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja aparatur. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Senin, 9 November 2026 dengan judul "PPPK Jadi Penuh Waktu Di 2027 Komisi X Harap Pelayanan Publik Makin Profesional"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.