Anwar Ibrahim Ajak Malaysia Tidak Lengah

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang serangan siber yang mengguncang Eropa dan Jepang menjadi alarm bagi negara-negara di kawasan Asia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun meminta rakyat dan pemerintahannya tidak lengah. Dia mengingatkan, ancaman siber bisa melumpuhkan infrastruktur penting, mengganggu pasokan pangan, hingga mengguncang stabilitas ekonomi.

Gelombang serangan siber dilaporkan melanda sejumlah negara di Eropa dan Asia. Sasarannya beragam, mulai dari sektor keuangan, layanan publik, hingga industri dan perdagangan.

Terbaru, serangan siber massal yang disebut tidak menggunakan metode ransomware diduga merusak sistem pendingin di sejumlah supermarket Eropa, Senin (2/11/2026). Sejumlah negara dilaporkan terdampak. Antara lain Belgia, Finlandia, Estonia, Irlandia, Luksemburg, Belanda, Swedia, hingga Portugal.

Gangguan tersebut disebut berdampak pada rantai pasokan makanan. Suhu pendingin yang meningkat tajam membuat sejumlah produk pangan terancam membusuk.

Uni Eropa mengecam keras aksi tersebut. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan terbaru maupun serangan serupa pada 12 Oktober 2026 yang disebut melumpuhkan jaringan ritel besar di Prancis.

“Serangan ini upaya mengganggu rantai pasokan makanan dan merusak kepercayaan konsumen, sebuah peringatan yang harus kita tanggapi dengan serius,” kata Komisaris Uni Eropa untuk Bidang Pangan dan Pertanian Christophe Hansen, dikutip AFP.

Baca juga : Cepat Tuntaskan Kasus Penyadapan Presiden!

Di Asia, Jepang dan Korea Selatan juga dilaporkan menghadapi gelombang serangan siber sejak Oktober lalu. Serangan tersebut mengguncang berbagai sektor, mulai dari perbankan, restoran, hingga layanan publik. Puluhan juta data pelanggan disebut ikut bocor.

Situasi ini mendorong sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber dan potensi gangguan infrastruktur digital. Bahkan, disebutkan lebih dari 30 negara meminta warganya menyiapkan persediaan makanan untuk beberapa hari.

Merespons perkembangan tersebut, PM Malaysia Anwar Ibrahim meminta seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Dia menyebut, Sekretaris Utama Pemerintah dan Gubernur Bank Sentral telah menggelar pertemuan terpisah dengan berbagai departemen serta lembaga keuangan.

“Kami terus memantau perkembangan lain. Krisis di luar negeri dapat berdampak pada keselamatan rakyat kita, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional kita,” kata Anwar, dikutip Reuters.

Anwar menambahkan, Dewan Keamanan Nasional telah menggelar pertemuan maraton untuk membahas mekanisme dan koordinasi antarkementerian, lembaga, serta aparat keamanan dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

“Ini adalah peningkatan kesiapsiagaan warga dan semua terhadap berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kami tidak bisa abai,” tuturnya.

Baca juga : KAI Rutin Cek Perlintasan, Pelni Periksa 2.140 Kapal

Menurut Anwar, seluruh persiapan tersebut dilakukan untuk melindungi sektor-sektor strategis, seperti energi, transportasi, keuangan, dan pasokan pangan dari berbagai ancaman. “Jangan berasumsi ancaman-ancaman ini jauh dari kita. Apa yang terjadi di Eropa, Amerika, dan Jepang telah mengguncang negara-negara tersebut,” pesannya agar warga Malaysia tidak lengah.

Sementara itu, di Indonesia, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan bahwa ancaman siber tidak hanya berkaitan dengan pencurian data. Kejahatan digital juga dapat berkembang menjadi penipuan daring, pencucian uang, perdagangan identitas, pemerasan, hingga perdagangan manusia.

Rieke mengungkapkan, terdapat 5,2 miliar anomali lalu lintas internet. Sementara itu, kerugian akibat penipuan atau scam disebut mencapai Rp 9 triliun.

“Bahaya siber makin mengerikan. 5,2 miliar anomali lalu lintas internet! Kerugian scam tembus Rp 9 triliun!” kata Rieke dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Menurut Rieke, kejahatan siber kini berkembang menjadi persoalan lintas negara yang berdampak luas terhadap keamanan masyarakat dan kedaulatan digital Indonesia. Dia juga mengingatkan, serangan siber berpotensi memperburuk situasi ketika bencana terjadi.

Karena itu, Rieke menyoroti pentingnya kesiapsiagaan negara dalam menghadapi berbagai ancaman digital. Perlindungan masyarakat dan infrastruktur digital nasional, menurutnya, perlu diperkuat.

Baca juga : PAM Jaya Wajib Tingkatkan Layanan & Kualitas Air Bersih

“Seberapa siap negara melindungi rakyat dan kedaulatan siber Indonesia?” tanyanya.

Politisi PDIP itu menyarankan penguatan terhadap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuannya agar perlindungan terhadap ruang digital nasional semakin optimal.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan pentingnya penguatan keamanan dan ketahanan siber nasional. Menurutnya, peristiwa di Eropa dan Jepang harus menjadi peringatan bagi Indonesia.

Dia menilai, serangan siber saat ini tidak lagi sebatas pencurian data. Dampaknya dapat merembet ke kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, bahkan pelayanan publik.

“Kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi ancaman seperti ini,” ujar Sukamta. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.