RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi, langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan reformasi pasar modal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan investor, terutama setelah pasar saham Indonesia mengalami tekanan akibat persoalan transparansi dan tata kelola bursa.
Said mengatakan, sepanjang setahun terakhir, pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan menyusul sorotan sejumlah lembaga penyedia indeks global terhadap tata kelola BEI. Persoalan transparansi kepemilikan saham, jumlah saham beredar di publik atau free float, hingga konsentrasi kepemilikan saham menjadi sejumlah perhatian utama.
Menurut dia, tekanan tersebut turut memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami koreksi tajam. Kondisi ini berdampak pada investor, terutama investor pemula dan ritel yang harus menghadapi penurunan nilai portofolio sahamnya.
“Harus kita akui, setahun ini IHSG babak belur. Koreksi tajam membuat pemegang portofolio saham mengalami tekanan, terutama investor pemula dan kelas ritel,” kata Said dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan tata kelola pasar modal mulai mendapat sorotan setelah MSCI pada September 2025 meminta perbaikan transparansi kepemilikan saham dan jumlah saham yang diperdagangkan ke publik.
Pada Oktober 2025, MSCI kembali menyoroti kesulitan melakukan verifikasi kepemilikan saham di bawah 5 persen serta tingginya konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC).
Memasuki Januari 2026, MSCI mengumumkan pembekuan sementara atau interim freeze terhadap seluruh indeks saham Indonesia. Kebijakan tersebut tetap dipertahankan dalam evaluasi berikutnya, meskipun telah ditinjau ulang pada April dan Agustus 2026.
Dalam evaluasi April-Mei 2026, MSCI juga mengeluarkan emiten BREN dan DSSA dari sejumlah indeks yang dikelolanya. Keputusan tersebut berkaitan dengan tingginya konsentrasi kepemilikan saham kedua emiten yang masing-masing mencapai 97,31 persen dan 95,71 persen, jauh di atas ambang batas free float 15 persen yang direkomendasikan.
Baca juga : Panda Nababan, Politisi Senior PDIP dan Ayah Putra Nababan, Meninggal Dunia
Sorotan terhadap tata kelola pasar modal Indonesia juga datang dari FTSE Russell, terutama terkait persoalan HSC dan free float.
Tekanan kembali meningkat pada pertengahan Oktober 2026 setelah MSCI menyampaikan kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ancaman tersebut memicu aksi jual dan membuat IHSG sempat terkoreksi hingga 11,57 persen.
Di tengah tekanan pasar, Said menilai pertumbuhan jumlah investor domestik menjadi salah satu perkembangan positif yang patut diperhatikan. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah investor pasar modal pada Oktober 2026 mencapai 33,5 juta single investor identification (SID), meningkat 65 persen dibandingkan akhir 2025.
Jumlah investor reksa dana melalui sistem S-Invest tercatat 32,19 juta SID atau meningkat 68 persen. Sementara itu, investor saham dan obligasi melalui C-BEST mencapai 10,36 juta SID atau tumbuh 21 persen, sedangkan investor Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 1,64 juta SID atau meningkat 17 persen.
Jika dibandingkan dengan jumlah investor pada September 2026 yang mencapai 32,1 juta SID, terdapat tambahan sekitar 1,4 juta investor pada Oktober 2026.
Menurut Said, pertumbuhan tersebut menunjukkan masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap prospek pasar modal Indonesia, meskipun bursa sedang menghadapi tekanan.
Dia juga menyoroti komposisi investor domestik yang didominasi generasi muda. Lebih dari 70 persen investor berusia di bawah 40 tahun, dengan komposisi gender yang relatif berimbang.
Selain itu, sekitar 62 persen investor berasal dari kelompok pengusaha, pegawai negeri, guru, dan pegawai swasta. Kelompok tersebut dinilai menjadi bagian dari kelas menengah yang berpotensi memperkuat pasar modal dan perekonomian nasional.
Baca juga : Kang Azis Salurkan Bantuan ATENSI Rp 203 Juta Untuk Warga Cianjur
Meski demikian, Said mengakui pertumbuhan investor domestik belum sepenuhnya mampu menggantikan peran investor asing yang memiliki kekuatan modal besar.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per September 2026, investor asing hanya mencakup 0,15 persen dari jumlah investor, tetapi menguasai sekitar 34 persen aset di C-BEST dan 2,45 persen aset di S-Invest.
Karena itu, dia menilai pemulihan kepercayaan investor asing tetap menjadi pekerjaan penting bagi OJK dan BEI. Kepercayaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pasar modal, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Menurut Said, meningkatnya kepercayaan investor asing berpotensi memberikan sentimen positif terhadap investasi di Surat Berharga Negara (SBN) dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah.
Said mengapresiasi langkah OJK dan BEI yang telah menjalankan sejumlah rekomendasi lembaga penyedia indeks global. Salah satunya melalui penyesuaian ketentuan free float minimal 15 persen bagi emiten baru sejak April 2026, dengan penerapan secara bertahap bagi emiten yang telah tercatat di bursa.
Dia menilai, penerapan kebijakan tersebut perlu disertai pemetaan ulang terhadap emiten agar mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan sekaligus mendorong pasar yang lebih terbuka dan terkelola.
Selain itu, sejak April 2026, BEI, KSEI, dan OJK juga menerapkan peningkatan granularitas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 subklasifikasi. Kebijakan tersebut disertai pengumuman konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau HSC sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pasar.
Said juga menyoroti penegakan hukum terhadap praktik manipulasi perdagangan saham dan pelanggaran ketentuan pasar modal. Dia menyebut OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp 500 miliar kepada BREN, Rp 1,5 triliun kepada DSSA, dan Rp 100 miliar kepada CUAN.
Baca juga : OJK Rilis Daftar Sanksi 2026: Influencer Belvin Tannadi Didenda Rp 5,35 Miliar
Selain itu, sepanjang Januari-Oktober 2026, terdapat 835 pihak yang dikenai sanksi dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal.
Menurut Said, konsistensi dan independensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan investor. OJK dan BEI perlu memastikan aturan diterapkan secara adil tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Said mengapresiasi langkah OJK mendorong reformasi kepemilikan BEI melalui kebijakan demutualisasi. Melalui kebijakan tersebut, kepemilikan saham BEI tidak lagi terbatas pada anggota bursa, tetapi juga membuka kesempatan bagi investor nonanggota, baik perorangan maupun badan hukum.
Dia menilai perubahan struktur kepemilikan tersebut dapat memperluas ruang pengawasan dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang lebih beragam untuk turut mengoreksi kebijakan BEI.
Said berharap, berbagai langkah reformasi tersebut dapat menjawab persoalan yang selama ini menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global. Implementasi reformasi, menurut dia, perlu terus dipantau agar perubahan tata kelola tidak hanya berhenti pada penyesuaian regulasi.
“Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan. Lebih dari itu, seharusnya mendapat apresiasi, setidaknya rating kembali positif meskipun tetap pada area emerging market,” ujarnya.
Dia berharap, reformasi yang dilakukan OJK dan BEI dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kredibilitas pasar, serta mengembalikan kepercayaan investor domestik maupun asing.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.