RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah memperketat pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi yang dilibatkan dalam pembenahan tata kelola air gambut.
Anggota Komisi XII DPR Cek Endra menyarankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengevaluasi perusahaan pengelolaan tata air gambut. Langkah tersebut penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, Endra mengingatkan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemberian arahan dan pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah perlu memastikan perusahaan menjaga kondisi hidrologis gambut, memelihara infrastruktur pengendalian kebakaran, serta melakukan pemantauan secara berkala.
"Yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan mesti berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif," tandas Endra di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga : Penghargaan Didedikasikan Untuk Petugas Data Survei
Sebelumnya, KLH/BPLH menyatakan akan memperkuat upaya pencegahan karhutla melalui pengelolaan tata air dan pembasahan kembali lahan gambut.
Dalam program ini, Pemerintah menggandeng lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi untuk menerapkan langkah mitigasi secara ketat untuk mencegah munculnya titik api di wilayah kerja masing-masing.
Endra melanjutkan, KLH/BPLH mencatat pembangunan 34.989 unit sekat kanal pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan. Sementara itu, sekitar 17.394 unit sekat kanal tambahan masih dibutuhkan. "Data tersebut menunjukkan perlunya percepatan pemenuhan infrastruktur sekaligus evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan tata air gambut," kata politisi Golkar ini.
Dia menegaskan, pembangunan sekat kanal perlu dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan. Karena dampak karhutla bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi
Endra menekankan, perusahaan pemegang konsesi memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan usahanya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan berbasis risiko dengan memprioritaskan kawasan rawan kebakaran. Termasuk memastikan kondisi tata air gambut, kesiapan sarana pencegahan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan.
Selain itu, ia mendorong KLH/BPLH menyampaikan perkembangan kepatuhan perusahaan secara berkala, termasuk hasil pemeriksaan lapangan, efektivitas infrastruktur pencegahan karhutla, dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Keterbukaan informasi tersebut penting agar pengawasan dapat dilakukan secara terukur dan publik mengetahui perkembangan pembenahan tata kelola gambut.
Komisi XII DPR, kata Endra, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan efektivitas pencegahan karhutla. "Kami juga meminta KLH/BPLH mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, dan memastikan kegiatan usaha berjalan seiring dengan tanggung jawab perlindungan lingkungan," tandas legislator asal Jambi ini.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat mengatakan, menjaga kelembapan lahan gambut menjadi kunci utama pencegahan karhutla. Karena itu, seluruh perusahaan pemegang izin usaha diwajibkan menerapkan langkah teknis pengelolaan air secara ketat di wilayah konsesi masing-masing.
Baca juga : Gerindra Senang Banget
"Kita ingin memastikan di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran. Dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui skenario pembasahan di lahan gambut," kata Jumhur dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
KLH/BPLH, sebut Jumhur, telah menetapkan empat arahan operasional kepada perusahaan. Yakni pertama, mencadangkan dan menghemat air untuk menjaga tinggi muka air tanah melalui pembangunan sekat kanal, pintu air, embung, serta penyediaan titik pompa dan akses sumber air. Kedua, memperkuat infrastruktur pembasahan kembali di kawasan penyangga. Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan darurat melalui koordinasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan pendekatan pentahelix. Keempat, memastikan seluruh langkah mitigasi terdokumentasi secara terukur dan dapat diaudit secara berkala.
Sebagai informasi, berdasarkan data KLH/BPLH, pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan telah dibangun 34.989 unit sekat kanal. Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga terdapat 8.857 unit sekat kanal. Pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar 17.394 unit untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis,12 November 2026 dengan judul "Cegah Karhutla Di Lahan Gambut DPR: Benahi Tata Kelola Air"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.