RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko meminta pengembang perumahan berskala besar mematuhi ketentuan hunian berimbang seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rumah rakyat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif para pengembang swasta.
Terlebih, Indonesia masih menghadapi persoalan backlog kepemilikan rumah dan tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
Sudjatmiko mengatakan, program 3 Juta Rumah per tahun merupakan agenda strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program tersebut tidak hanya mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta rumah tangga. Sementara, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Baca juga : HWB Purwakarta Mulai Serah Terima 1.500 Unit, Kawasan Baru Mulai Hidup
"Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan," kata Sudjatmiko saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau penyediaan hunian berimbang di kawasan Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif pengembang.
Ketentuan tersebut menjadi instrumen penting agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pasar komersial, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah ke bawah.
Sudjatmiko menjelaskan, penerapan konsep hunian berimbang tidak harus melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan.
Pengembang juga dapat menerapkan skema pembangunan secara vertikal sehingga memiliki fleksibilitas dalam memenuhi komposisi hunian sesuai ketentuan.
Ia memahami pembangunan perumahan berskala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Pengadaan tanah atau land bank, misalnya, membutuhkan waktu sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan.
Baca juga : Perumnas-BTN Luncurkan Nabung DP, Bantu Anak Muda Miliki Rumah
Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu membangun komunikasi untuk mencari skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi MBR tetap terlaksana tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah subsidi silang melalui pengembangan kawasan komersial. Keuntungan dari penjualan rumah toko (ruko), lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
"Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang," jelasnya.
Sudjatmiko melihat, skema tersebut dapat menjadi solusi agar kewajiban hunian berimbang tidak semata-mata dipandang sebagai beban oleh pengembang.
Sebaliknya, kewajiban tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan sejak awal. Dia juga menekankan pentingnya komitmen bersama. Pemerintah harus memahami tantangan yang dihadapi pengembang, sementara pengembang wajib menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sudjatmiko juga mengingatkan, penegakan aturan hunian berimbang penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang inklusif.
Baca juga : Rakor di Merdeka Barat, Ara Siapkan 7.952 Huntap Korban Bencana di Sumatera
Tanpa implementasi dan pengawasan yang konsisten, penyediaan rumah sederhana berpotensi semakin sulit karena pengembang cenderung lebih tertarik menggarap segmen komersial yang menawarkan keuntungan lebih besar.
Karena itu, Sudjatmiko mendorong agar ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.
"Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.