RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, calon wakil presiden (capres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik (parpol). Menurut dia, undang-undang tidak mengatur asal-usul calon wapres.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani seusai memimpin rapat gabungan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani mengatakan, meski tidak ada ketentuan yang mengharuskan calon berasal dari partai politik pengusung, Presiden Prabowo Subianto diyakini tetap akan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk partai-partai koalisi pemerintah.
Menurut dia, ketentuan tersebut memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan figur yang dinilai tepat mendampingi kepemimpinan nasional tanpa harus terikat pada asal partai tertentu.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak bersabar menunggu dua nama yang nantinya akan diusulkan Presiden kepada MPR.
Baca juga : Pajak Masih Kurang 514 T, Menkeu Minta Dukungan Rakyat
“Nanti tunggu waktunya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini,” ujarnya.
Terkait beredarnya sejumlah nama kandidat cawapres dari kalangan pimpinan parlemen, Muzani enggan berkomentar lebih jauh. Ia mengatakan, proses konstitusional baru resmi berjalan setelah surat dari Presiden diterima MPR.
Pandangan serupa disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. Ia menegaskan, UUD 1945 tidak mewajibkan calon wapres pengganti berasal dari partai politik pengusung.
Menurut Jimly, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR. “MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan Presiden,” kata Jimly di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, polemik mengenai asal-usul calon wakil presiden muncul akibat perbedaan pengaturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan calon wapres yang diajukan Presiden harus berasal dari partai politik pengusung. Namun, ketentuan mengenai asal partai tersebut tidak ditemukan dalam UUD 1945.
Baca juga : Gibran Berhenti, Investor Diminta Tak Ragu Investasi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 keliru karena menganalogikan pengisian kekosongan jabatan wapres dengan situasi ketika jabatan Presiden dan wapres kosong secara bersamaan.
Jimly menjelaskan, ketentuan mengenai usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh triumvirat, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Sementara itu, dalam situasi saat ini, Presiden masih menjabat dan hanya posisi wapres yang kosong. Dengan demikian, mekanisme yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Parpol Koalisi Diberi Waktu Seminggu
Presiden Prabowo telah bertemu dengan para ketua umum partai politik koalisi untuk membahas calon wakil presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.
Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, presiden memberikan waktu satu minggu kepada para ketua umum parpol koalisi untuk menyiapkan usulan nama calon wapres. “Minggu depan kita akan diundang lagi untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak jadi wapres pendampingnya siapa,” ujarnya.
Baca juga : KPK Dalami Aliran Suap Proyek BNPB
Saat ditanya apakah calon wapres pengganti harus berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Zulkifli mengisyaratkan PAN lebih mempertimbangkan figur dari Partai Gerindra. “Kalau kami mungkin dari teman-teman Gerindra,” tandasnya.
Sebelumnya, mayoritas parpol koalisi belum menyodorkan nama calon wapres. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.
Untuk diketahui, sesuai mekanisme Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib MPR, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna untuk menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya.
MPR telah menetapkan rapat paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres pengganti Gibran pada Rabu (2/12/2026). [BYU/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.