BREAKING NEWS
 

PPHN Dan Obligasi Daerah

Jaga Konsistensi Pembangunan Nasional, Hadirkan Kemandirian Fiskal Bagi Daerah

Reporter : HAIKAL AMIRULLAH
Editor : FAQIH MUBAROK
Selasa, 17 November 2026 21:03 WIB
Gedung DPR/MPR RI. Foto: DPR RI

 Sebelumnya 
Ketua Fraksi MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Obligasi Daerah. Penyusunannya dilakukan melalui serangkaian hearing publik di sembilan provinsi sejak tahun sebelumnya dengan melibatkan pemerintah daerah, legislatif, dan kalangan akademisi.

"Kami sudah melaksanakan kegiatan hearing publik karena itu salah satu persyaratan untuk membuat undang-undang. Sejak tahun lalu kami sudah keliling di sembilan provinsi dan setiap provinsi itu dihadiri gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD dan akademisi, rektor atau dekan yang membidangi masalah ekonomi," ujar Mekeng dalam diskusi bertajuk Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mekeng menjelaskan, gagasan obligasi daerah berangkat dari kebutuhan mempercepat desentralisasi yang telah berkembang sejak era Reformasi 1998. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga : Fraksi Golkar MPR: Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan

Namun, percepatan pembangunan membutuhkan dukungan fiskal yang tidak selalu tersedia dari APBN maupun PAD. "Kalau kita hanya berharap pada APBN atau Pendapatan Asli Daerah daripada daerah masing-masing, apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisir," katanya.

Menurut Mekeng, Pasal 18 UUD 1945 menjadi salah satu pijakan konstitusional dalam melihat pentingnya otonomi dan kemandirian daerah. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan yang memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan potensi ekonominya tanpa semata-mata menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, obligasi daerah bukan instrumen baru dalam praktik pembiayaan pembangunan dunia. Sejumlah negara telah memanfaatkan penerbitan surat utang pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik.

Adsense

Baca juga : Perkuat Kesinambungan Pembangunan, MPR RI-Dewan Profesor UNS Dalami Gagasan PPHN

Mekeng mencontohkan Las Vegas di Amerika Serikat yang mengembangkan pembangunan daerah melalui pembiayaan obligasi. Contoh lainnya adalah Vietnam, Afrika Selatan dan Senegal yang juga telah memanfaatkan instrumen serupa.

Sementara Amerika Serikat, Jepang, China, Finlandia, dan Inggris memiliki praktik pembiayaan daerah melalui obligasi dalam sistem keuangan masing-masing. Pengalaman berbagai negara itu memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dapat memperoleh alternatif pendanaan untuk membangun infrastruktur strategis.

Namun, penerapannya tetap membutuhkan aturan yang jelas, kemampuan membayar, serta pengawasan terhadap penggunaan dana. Mekeng menilai Indonesia membutuhkan undang-undang khusus agar penerbitan obligasi daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun investor.

Baca juga : Izin Obligasi Daerah Mandek, Pramono Bersiap Tarik Utang dari SMI dan Tagih DBH

Selama ini, pembahasan obligasi daerah telah muncul dalam berbagai regulasi, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, menurut dia, perangkat regulasi tersebut belum cukup mendorong terbentuknya pasar penerbitan obligasi daerah secara luas.

"Menurut kami Fraksi Partai Golkar MPR RI, saatnya Indonesia mempunyai sebuah undang-undang untuk proses percepatan pembangunan di Indonesia maupun di daerah," tegasnya.

Obligasi daerah, sambung Mekeng, dapat menjadi instrumen investasi bagi masyarakat dan pemilik modal yang ingin menempatkan dananya di dalam negeri. Persoalannya bukan semata ketersediaan uang, melainkan juga tersedianya instrumen investasi yang memiliki proyek dasar, mekanisme pengembalian, dan pengawasan yang jelas.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense