BREAKING NEWS
 

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Reporter & Editor :
FIRSTY HESTYARINI
Rabu, 18 November 2026 22:12 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah), dan Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni (kanan) dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto : DPR/Farhan/Andri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat, meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, untuk membawa RUU tersebut ke pembahasan tingkat selanjutnya.

Setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini fraksi dan pemerintah, seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI setuju melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke Pembicaraan Tingkat II.

Dalam pendapat mini masing-masing, fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Baca juga : Dasco Berfoto Bersama Wartawan Usai Rapat RUU Perampasan Aset

Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.

Laporan Ketua Panja 

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Habiburokhman menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli.

Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan, agar RUU yang disusun tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan.

Adsense

Habiburokhman memaparkan 10 pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja. Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Baca juga : Wayan Sudirta Minta Polri dan KY Kaji Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Persetujuan Wamen Hukum

Baca juga : DPR Gaspol Bahas UU Penyadapan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah persetujuan bersama tersebut, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Penandatanganan tersebut menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I dan menjadi bagian dari proses sebelum RUU dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dengan kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan menentukan persetujuan RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense