Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Wayan Sudirta Minta Polri dan KY Kaji Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan
Selasa, 17 November 2026 13:07 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Yudisial (KY) mengkaji kembali wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan.
Menurutnya, rencana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar upaya memperkuat keamanan persidangan tetap sejalan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Wayan menilai, menjaga keamanan dan marwah hakim di ruang sidang merupakan hal penting. Namun, pembentukan struktur baru di lingkungan peradilan perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, terutama terkait urgensi, kebutuhan, dan batas kewenangannya.
"Kita tentu sepakat bahwa keamanan dan marwah hakim di ruang sidang adalah hal yang mutlak harus dijaga. Namun, gagasan untuk menghadirkan struktur baru berupa polisi khusus di lingkungan peradilan adalah langkah yang harus diuji tingkat urgensi dan rasionalitasnya. Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri," ujar Wayan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga : DPR Gaspol Bahas UU Penyadapan
Ia menjelaskan, tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada dasarnya juga mencakup pengamanan objek vital, termasuk lingkungan pengadilan.
Karena itu, menurut Wayan, optimalisasi pengamanan melalui personel kepolisian yang sudah ada dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dibandingkan membentuk satuan atau struktur baru.
Langkah tersebut juga dinilai dapat menghindari potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Menanggapi pernyataan Ketua KY yang menyebut satuan tersebut akan mengedepankan pendekatan humanis dan mendukung proses hukum yang imparsial, Wayan mengingatkan pentingnya menjaga suasana persidangan agar tetap bebas dari segala bentuk intervensi.
Baca juga : Tingkatkan Kualitas Layanan, Ditregident Korlantas Polri Gelar Simposium
Ia menilai, independensi peradilan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pengamanan pengadilan.
Kehadiran aparat keamanan, termasuk dalam bentuk satuan khusus, perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap hakim maupun para pencari keadilan.
Wayan juga sependapat dengan pandangan sejumlah pakar hukum pidana yang mempertanyakan rasionalitas pembentukan satuan tersebut.
Menurutnya, kewenangan yang belum dirumuskan secara tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan memengaruhi suasana independensi di lingkungan peradilan.
Baca juga : Urgensi Pengaturan Penyadapan dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat
"Rekomendasi kami jelas, Polri dan Komisi Yudisial harus duduk kembali dan meninjau ulang rencana ini. Sebelum melangkah lebih jauh pada tataran teknis, pemerintah wajib membuktikan di mana letak urgensi absolut dari pembentukan satuan tersebut. Harus ada jaminan dan kajian akademis yang solid bahwa tidak akan ada intervensi maupun perluasan kewenangan yang mengancam independensi peradilan," kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Wayan menegaskan, upaya memperkuat keamanan pengadilan perlu tetap memperhatikan prinsip pemisahan kekuasaan dan kemerdekaan hakim.
Menurutnya, tujuan menjaga keamanan persidangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap independensi lembaga peradilan.
"Negara hukum yang sehat membutuhkan hakim yang merdeka, bukan hakim yang merasa diawasi oleh satuan khusus di rumahnya sendiri," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya