Sebelumnya
Dengan kondisi ini, Kemendes PDT bisa mengusulkan program atasi ketertinggalan desa ini dengan kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi kreativitasnya ini, sarannya, tidak terbatas.
“Bangun jembatan bisa, bangun jalan bisa, masjid bisa, asal judulnya itu desa. Locus-nya itu daerah tertinggal. Jadi apa pun bisa dilakukan,” terang Suryadi.
Baca juga : Go Green, Pertamina Targetkan Penurunan Emisi Karbon 34 Ribu Ton
Sementara Anggota Komisi V, Hamka B Kady mengingatkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) di pasal 81 dengan terang menyatakan bahwa setiap aspirasi anggota wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Jadi kalau ada teman-teman minta locus-nya di daerahnya, tolong semakimal mungkin diperhatikan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Karena itu, Suryadi meminta, dalam program penganggaran di Kemendes PDT untuk Tahun Anggaran 2022, bisa menyentuh daerah pemilihan masing-masing anggota. Walau anggaran kementerian ini tergolong kecil, namun jika melibatkan Anggota DPR bisa membantu peningkatan pembangunan di daerah. Juga dapat membawa efek elektoral bagi anggota dewan.
Baca juga : Pemerintah Salurkan 395 Unit Bantuan PSU Di Papua
Politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan, para anggota DPR ini bisa terpilih oleh rakyat karena dianggap aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Bangga dong saya, yang bawa program jalantrans di Takalar itu Pak Hamka. Itu pemerintah, Pak Hamka yang perjuangkan. Tapi elektoralnya di samping tugas kita memang seperti itu,” tegasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.