Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Komit Kembangkan Industri Sawit Berkelanjutan

Rabu, 18 Agustus 2021 22:24 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sektor pertanian di kuartal II-2021 melanjutkan tren pertumbuhan positif sebesar 0,38 persen (yoy), seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen di kuartal yang sama. Sektor pertanian, yang di dalamnya terdapat komoditas kelapa sawit, juga turut andil dalam pemulihan ekonomi nasional. 

Kinerja ekspor pada kuartal II-2021 tercatat tumbuh tinggi, yakni 31,78 persen (yoy). Dalam kinerja tersebut, kelapa sawit berkontribusi sebesar 13 persen terhadap ekspor non-migas Indonesia. 

Di sisi lain, harga Crude Palm Oil (CPO) internasional terus mengalami kenaikan yang mencapai 1.100 dolar AS (sekitar Rp 15 juta) per metrik ton (MT. Kenaikan ini berdampak pada membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP)>103,4 dan sejalan dengan meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) sawit berkisar Rp 1.800- 2.100 per kilogram. 

Berita Terkait : Kadin Dorong Vaksinasi Untuk Industri Berbasis Ekspor dan Perhotelan

Saat ini, Indonesia menguasai pasar sawit dunia sebesar 58 persen. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ini menjadi keunggulan bagi Indonesia dalam penentuan harga sawit. “Tentu seharusnya Indonesia sudah menjadi price leader, bukan price taker,” ucapnya, dalam acara Webinar Nasional Kelapa Sawit “Kontribusi Aktif Kelapa Sawit dalam Mendukung Green Economy Nasional”, Rabu (18/8). 

Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. “Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal tidak hanya oleh Pemerintah saja, namun oleh semua komponen masyarakat,” ujar Airlangga. 

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit. Antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO2) pada tahun 2020. 

Berita Terkait : DEM Indonesia Inginkan Energi Berkeadilan Di Nusantara

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta kilo liter, komitmen Pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar 8 miliar dolar AS (setara Rp 115 triliun) akibat dari berkurangnya impor solar. 

Selain itu, pada 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton per hektar. 

Replanting dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal. Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit. 

Berita Terkait : Kadin Dorong Vaksinasi Buat Industri Berbasis Ekspor Dan Perhotelan

Terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan positive campaign atau counter terhadap berbagai negative campaign yang tidak berdasar sama sekali yang ditujukan kepada minyak sawit Indonesia. Penyamaan persepsi dan narasi bersama terkait kelapa sawit Indonesia berdasarkan scientific evidence terus dikembangkan pemerintah. “Namun berbagai upaya tersebut akan lebih kuat dampaknya apabila didukung oleh pemberitaan atau publikasi oleh media,” tutup Airlangga. [USU]