RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2025 yang telah disepakati antara pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR RI.
Keputusan ini dinilai bisa meringankan beban calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
"Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama, Kepala BPH, Komisi VIII, BPKH, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk bisa mengatur sedemikian rupa biaya penyelenggaraan ibadah haji seperti yang dharapkan masyarakat," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, Senin (6/1/2025).
Kendati besaran BPIH dipastikan turun, namun Gus Jazil berpesan agar layanan jemaah haji tidak semakin buruk. Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini meminta agar kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji bisa ditingkatkan dibanding tahun lalu.
Baca juga : Tok! Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Bayar Rp 55,43 Juta
Angka BPIH itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Senin (6/1/2025).
Besaran komponen BPIH 2025 yang disepakati sebesar Rp 89.410.258,79. Angka itu turun dibanding BPIH 2024 sebesar Rp 93.410.286 atau terdapat penurunan sebesar Rp 4.000.027,21 per jemaah haji.
Besaran BPIH yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dan nilai manfaat dari dana haji sebesar Rp33.978.508,01 atau 38 persen.
Gus Jazil meminta Pemerintah menerapkan standar kompeten kualitas keahlian petugas haji dalam melayani dan melindungi jemaah haji.
Baca juga : PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Kadin Apresiasi Pemerintah
"Pemerintah juga harus memperbaiki pelayanan skema murur dan tanazul jemaah haji lansia dengan memperhatikan syarat dan rukun haji," terang Gus Jazil.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan jemaah haji pada saat pelaksanaan dan pasca Armuzna. Selanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki sarana transportasi jemaah haji yang ramah lansia dan disabilitas selama di Arab Saudi.
Gus Jazil juga meminta pemerintah menyediakan konsumsi sarapan pagi, makan siang dan malam yang bercita rasa nusantara dan pentingnya perhatian khusus konsumsi makanan yang ramah lansia.
"Kami meminta Pemerintah melayani seluruh jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat terutama wukuf di Arafah agar memastikan armada safari wukuf mencukupi sesuai kebutuhan," bebernya.
Baca juga : Suplai BBM Selama Naturu Aman, Komisi XII DPR Apresiasi Pemerintah
Gus Jazil menegaskan bahwa Fraksi PKB memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 2025. Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan kualitas dengan indeks kepuasan jemaah haji yang terus meningkat.
Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 2025 untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut belum mencapai tahap ideal, mengingat jumlah daftar tunggu jemaah haji yang terus meningkat.
"Karena itu, Fraksi PKB akan terus berupaya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebesar 20 ribu, sehingga bisa memangkas jumlah antrean jemaah haji," ungkap Gus Jazil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.