Sebelumnya
“Bapak, Ibu sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.
Alumnus Universitas Ibnu Chaldun ini juga mengartikan peran kepala daerah adalah perpanjangan Pemerintah Pusat. Jadi, tidak ada program pusat yang tidak sampai ke daerah.
Baca juga : PKB Dorong Program MBG Sasar Santri Juga
"Seperti makan bergizi gratis, itu program Presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah," ujarnya.
Diungkapkan, Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Itu sebabnya, Muzani meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakat di daerah masing-masing.
Baca juga : DPR: Kementan Jangan Lengah
Mantan jurnalis itu menggaransi, memberikan bantuan kepada kepala daerah jagoan Partai Gerindra untuk mempermudah kolaborasi dengan Pemerintah Pusat ihwal persoalan di daerah. Dirincikannya, problem awal kepala daerah itu adalah infrastruktur yang kaitannya dengan Menteri Pekerjaan Umum.
Problem kedua, terkait dengan Menteri Pertanian, dan selanjutnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, semua jaminan komunikasi dengan pusat itu bisa diperoleh jika para kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi. BSH
Baca juga : MIND ID Perlu Sinergi Dengan Industrialisasi
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 13 Januari 2025 dengan judul "Warning Buat Kepala Daerah Terpilih, Gerindra: Berani Korupsi, Ada Sanksi Tegas Menanti"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.