RM.id Rakyat Merdeka - Partai Golkar menyambut baik wacana penambahan dana partai politik atau parpol dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Meski tidak menggaransi parpol terbebas dari korupsi, paling tidak, membuat parpol belajar mengelola uang negara secara transparan.
“Korupsi tergantung mental dan integritas orangnya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Jumat (23/5/2025).
Anggota Komisi II DPR itu bilang, perlu semangat bersama dalam menjaga semangat antikorupsi. Termasuk, penggunaan APBN untuk dana parpol. Karena menggunakan uang negara, tentu ada kewajiban parpol melakukan transparansi, dan pemeriksaan alokasi anggaran.
Pada intinya, Golkar setuju parpol harus mendapat perhatian negara. Termasuk, pemberian dana parpol.
Baca juga : BMKG Minta Bantuan Polda Metro Jaya
"Karena kita memilih sistem demokrasi. Kalau ingin demokrasi kita matang tentu harus komit menjaga perkembangan parpol," pungkasnya.
Senada, Wakil Ketua Partai Golkar Idrus Marham menilai, gagasan itu sebagai langkah strategis mencegah praktik korupsi yang kerap muncul akibat tingginya biaya politik.
“Posisi Partai Golkar adalah berada di jalan tengah. Artinya, pembiayaan partai sebaiknya berasal dari dua sisi. Sebagian dari partai sendiri dan sebagian dari negara,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, ini sejalan denganarahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong terwujudnya format pendanaan partai yang ideal dan bertanggung jawab. Jika pembiayaan partai berasal dari APBN, maka audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberlakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga : Zaki Diusulkan Pimpin Beringin Jakarta Lagi
“Kalau dana berasal dari negara, maka BPK berhak melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan partai. Ini penting agar masyarakat juga mengetahui secara terbuka bagaimana dana partai dikelola,” sebutnya.
Mantan Menteri Sosial itu mengusulkan, perlunya ada pembahasan serius mengenai besaran dana yang layak dialokasikan dari APBN untuk partai politik. Saat ini bantuan negara masih sangat kecil dan belum mencukupi kebutuhan operasional partai.
“Simulasinya, kalau Golkar memperoleh 23 juta suara, berarti hanya mendapat Rp 23 miliar. Itu bahkan tidak cukup untuk biaya operasional dasar seperti listrik,” ungkapnya.
Idrus juga mengutip kajian KPK yang mengusulkan agar bantuan APBN untuk partai politik ditingkatkan menjadi Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per suara sah dalam setahun. Menurutnya, angka ideal ini akan dibahas bersama para pemangku kepentingan.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Daya Saing Global Industri Sawit
Diketahui, dana parpol di Indonesia saat ini diberikan per suara sah, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan. Di tingkat kabupaten kota, dana parpol adalah Rp 1.000 per suara sah. Di tingkat provinsi, bisa lebih besar, misalnya Rp 1.500 per suara sah.
Beberapa daerah bahkan memberikan lebih besar, seperti Pemprov DKI Jakarta yang memberikan Rp 5.000 per suara sah.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan, pendanaan partai yang mencukupi dapat menurunkan risiko korupsi. Namun, rekomendasi ini belum sepenuhnya diimplementasikan pemerintah karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.