RM.id Rakyat Merdeka - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 414 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang ketentuan Ambang Batas Parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persen, tak berlaku lagi untuk Pemilu 2029. MK menyerahkan kepada DPR RI untuk merevisi UU Pemilu tersebut.
Merespon putusan MK tersebut, sejumlah partai politik non parlemen seperti Partai Hanura, PPP, PKN, Partai Prima, Partai Buruh, Partai Umat, Perindo, Partai Berkarya, dan PBB berkumpul di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025) malam.
Hadir dari Hanura, Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), dari PBB Dewan Pertimbangan Iqbal Yusuf, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekjen Perindo Fery Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen PKN Sri Mulyono, Wasekjen Partai Prima Ika Apriliani, Ketua LBH PPP Erfandi, Sekjen Partai Berkarya Irman Jaya Tahrir, Ketum Partai Ummat Aznur Syamsu, dan pengurus masing-masing partai. Yang tidak hadir yakni Partai Garuda, Gelora, dan PSI.
Setelah rembukan, partai politik non parlemen ini sepakat membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat.
"Dari 12 partai, 9 yang hadir. Yang lain menyusul silakan. Menjaga kedaulatan suara rakyat di Pemiku 2029," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) saat konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025) malam.
Baca juga : Kapolri Minta Polantas Tingkatkan Pelayanan Humanis Dan Dekat Rakyat
Jangan sampai, ujar OSO, aturan diubah di last minute yang akhirnya membuat suara rakyat hilang. Kata OSO, ada 17.304.303 lebih suara rakyat hilang pada Pemilu 2024. Belasan juta suara itu tidak terwakili di DPR.
"Ini kejahatan atas kedaulatan rakyat dan penyimpangan prinsip demokrasi. Ini juga bertentangan dengan prinsip political equality yang bertentangan dengan demokrasi modern," ungkap OSO.
Dikatakan, jika PT 4 persen masih berlaku, maka artinya demokrasi dikerdilkan. Kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh ambang batas PT.
"Partai-partai ini, berjuang untuk rakyat. Kami taat dan patuh kepada konstitusi. Tapi yang akan datang, mesti dijalankan dengan sungguh hati," ujar OSO.
Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, sambung OSO, akan mengawal PT 0 persen ini agar konsisten diterapkan dalam UU Pemilu. Termasuk berdialog dengan DPR sebagai oembentuk Undang-undang (UU).
Baca juga : Pengamat: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Mengejar Kejahatan Besar
"Kita tak memusuhi partai di parlemen. Kita akan bicara dari hati kepada mereka. MK sudah memutuskan, jangan dilanggar lagi," pesannya.
OSO belum membeberkan siapa ketua Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Struktur kepengurusan akan diumumkan pekan depan.
"Rahasia, nanti kita umumkan setelah strukturnya terbentuk. Insyaallah dalam waktu paling lama 7 hari," tuturnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, tujuan utama Sekber agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia. Selain itu, mendorong Pemilu adil dan setara. Artinya tak ada lagi partai non parlemen.
"Bayangkan di 2019 saja ada sekitar 13 juta suara rakyat, 2024 ada 17 juta suara, jangan sampai itu tersia-siakan lagi," ucapnya.
Baca juga : Parlemen Undang Masyarakat Dan Mahasiswa Dialog Langsung
Ferry berharap, kehadiran Sekber ini menjadi pintu memberikan catatan dan perbaikan aspek politik, hukum, dan lainnya.
"Sinergitas ini akan juga mengawal ketat proses RUU Pemilu oleh DPR, juga gerakan positif untuk rakyat lainnya," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.