RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menegaskan, publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik setiap partai. Hal ini penting agar publik tidak bingung dan salah tafsir.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, dalam sistem demokrasi, tidak ada yang salah dalam pilihan politik sebuah partai, baik berada di dalam maupun di luar Pemerintahan. Yang terpenting adalah kejelasan sikap politik partai tersebut.
Hal ini disampaikan Herzaky atas pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar PDI Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap politiknya, apakah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjadi oposisi.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung Pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan, posisi politik yang tegas akan memudahkan rakyat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakannya. Herzaky mencontohkan pengalaman Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2024), Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang dengan memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan Pemerintah.
Baca juga : Sambut Kedatangan Jokowi, PSI Lampung Gelar 3 Rakorda
“Ketika Pemerintah benar, kami mendukung. Ketika Pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas, sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” katanya.
Demokrat menghormati pernyataan PDIP yang mengaku sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. Meski demikian, Demokrat menilai sikap tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” ujarnya.
Demokrat menilai, demokrasi yang sehat membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai pendukung pemerintah dan partai yang berada di luar pemerintahan.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung Pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar Pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” tegasnya.
Baca juga : Terus Dibenahi Danantara, Kinerja BUMN Makin Baik
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan sekaligus menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. “Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku heran. Dia merasa, beberapa partai koalisi Pemerintah saat ini kurang tenang, sehingga berusaha mendorong PDIP masuk pemerintahan.
“Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin sekali PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang, karena kurang percaya diri atau bagaimana?” kata Deddy, Minggu (21/6/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menilai, partai-partai yang berada di dalam pemerintahan seharusnya lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan program-program strategis untuk masyarakat. Dia menyebutkan, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari sektor energi, ketenagakerjaan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, hingga perdagangan dan ekonomi nasional.
“Saya sarankan partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan menjalankan fungsi pengawasan di DPR dengan baik. Banyak urusan rakyat yang jauh lebih penting untuk diselesaikan,” tegasnya.
Baca juga : Menkeu: Fiskal Sehat Dan Inflasi Terkendali
Meski berada di luar kabinet, Deddy menegaskan PDIP tetap menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan sukses dan mampu menuntaskan mandat konstitusionalnya hingga akhir masa jabatan.
“Pemilu masih sangat jauh. Lebih baik semua pihak fokus memperbaiki apa yang masih kurang. PDI Perjuangan juga ingin Pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi,” pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.