RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Aceh, M Salim Fakhry menegaskan, pihaknya belum memikirkan persiapan menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Aceh mendatang. Menurutnya, fokus utama partai saat ini, mengonsolidasikan organisasi dan mendukung Pemerintahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
“Sebagai ketua partai, saya menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan yang dipimpin Mualem dan dan Wakil Gubernur (Wagub), Fadhlullah (Dek Fadh),” ujar Salim dalam konferensi pers jelang pelantikan pengurus DPD I Golkar Aceh di Kantor DPD Golkar Aceh, Banda Aceh, dikutip Jumat (10/7/2026).
Dia menegaskan, seluruh kader wajib mengawal jalannya pemerintahan demi kepentingan masyarakat Aceh. Salim mengakui, Golkar mendukung pasangan Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi, pada Pilkada Aceh 2024 lalu.
Namun, lanjut dia, setelah kontestasi politik berakhir, seluruh kader harus menghormati pilihan rakyat dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sah. “Pilkada sudah selesai. Gubernur kita Mualem, Wakil Gubernur kita Dek Fadh. Kita antar dulu sampai gerbang,” cetusnya.
Lebih lanjut, Salim mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik Golkar sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan, menjaga stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Baca juga : Program B50 Hemat Devisa Rp 177 Triliun
Sebab itu, lanjut dia, pihaknya menginstruksikan seluruh pengurus, anggota Fraksi Golkar di DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten dan DPR Kota, serta seluruh kader di Provinsi Aceh, agar menjaga soliditas organisasi dan aktif mengawal program-program pembangunan Pemerintah Aceh.
Salim juga meminta seluruh kader Golkar tidak terjebak dalam spekulasi dan isu-isu seputar Pilkada Aceh mendatang. Dia memastikan, DPD I Golkar Aceh belum membicarakan pencalonan gubernur dari Golkar di Pilkada mendatang.
“Sebuah partai mempunyai cita-cita dan harapan. Saya kira, kita kerja dulu. Kita juga mengukur diri. Golkar juga harus mengambil langkah strategis,” tegas mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Salim menambahkan, Golkar tidak pernah kekurangan kader yang memiliki kapasitas memimpin Aceh. Namun, membangun daerah tak harus dilakukan melalui jabatan gubernur ataupun wakil gubernur.
“Membangun Aceh tak mesti menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kita bisa berkontribusi apa saja untuk rakyat. Jika rakyat senang, rakyat mau, rakyat akan menentukan pilihan terbaik,” ucapnya.
Baca juga : OJK: Sektor Keuangan Nasional Tetap Kokoh
Selain mengonsolidasikan dukungan terhadap Pemerintah, sambung Salim, Golkar Aceh juga menyiapkan agenda strategis dalam pelantikan kepengurusan DPD I Golkar Aceh, Sabtu (11/7/2026). Menurut dia, prosesi pelantikan kepengurusan baru akan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Bahlil Lahadalia, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
“Kepengurusan Golkar Aceh periode 2025-2030 didominasi generasi muda. Sekitar 70 persen pengurus berasal dari kalangan aktivis organisasi kampus, organisasi kepemudaan, ormas, dan berbagai organisasi kemasyarakatan, yang memiliki kapasitas untuk memperkuat mesin partai,” jelasnya.
Selain itu, ungkap dia, kepengurusan baru juga mengakomodasi tokoh senior, intelektual, pengusaha, serta pensiunan ASN dan TNI/Polri. Pihaknya juga membentuk Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar, sebagai ruang kontribusi bagi kader senior.
“Melalui konsolidasi organisasi tersebut, Golkar Aceh menargetkan peningkatan kapasitas kader, penguatan struktur partai hingga tingkat kabupaten dan kota, serta peningkatan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang,” harap dia.
Salim menambahkan, rangkaian kegiatan akan berlangsung pada 10-12 Juli 2026, meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek), pelantikan pengurus, serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Sebanyak 97 peserta mengikuti Bimtek yang terdiri atas sembilan anggota DPRA Fraksi Golkar dan 88 anggota DPRK dari seluruh Aceh.
Baca juga : Anwar Nyanyi My Way, Anutin Main Saksofon
Menurut dia, Golkar Aceh juga akan menyampaikan aspirasi kepada Bahlil agar memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 2,5 persen melalui perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Perjuangan memperpanjang Dana Otsus telah dilakukan melalui berbagai forum pembahasan, termasuk tiga kali Focus Group Discussion yang digelar Fraksi Golkar.
“Kami optimistis, perjuangan itu membuahkan hasil. Keberlanjutan Dana Otsus menjadi kebutuhan mendesak karena Aceh masih menghadapi tantangan pembangunan, termasuk percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah,” pungkasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRA, M Rizky menambahkan, Golkar selalu berkontribusi terhadap pembangunan Aceh, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia memastikan, Fraksi Golkar juga terus mengawal berbagai isu strategis yang berkembang di daerah.
“Selama ini, Golkar selalu mewarnai keberhasilan Pemerintah Aceh. Golkar ikut mewarnai keberhasilan Pemerintah Aceh, baik posisi di dalam maupun di luar pemerintahan. Golkar juga selalu melibatkan tokoh-tokoh pembaharuan untuk membahas perkembangan pembangunan di Aceh,” ujarnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.