RM.id Rakyat Merdeka - Arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai pilihan yang tepat. Kebijakan tersebut lahir dari proses pembelajaran atas perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan tersebut, kata dia, telah lama menjadi visi Prabowo dan tertuang dalam berbagai buku, tulisan, serta pemikirannya jauh sebelum menjadi presiden.
"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber," katanya.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Baca juga : LPS Bakal Pasang Tameng Lindungi Nasabah Asuransi
Diskusi menghadirkan Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyu Askar sebagai narasumber.
Muhaimin melanjutkan, PKB bergabung bersama Prabowo dengan semangat yang sama. Yakni, menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat.
"Menurut saya, sekarang ini yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada pada pelaksanaan," katanya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu berharap, hasil diskusi dapat menjadi rujukan dalam berbagai forum strategis, termasuk ijtima ulama yang akan digelar menjelang puncak Harlah ke-28 PKB.
Baca juga : RI Gandeng Produsen Robot Raksasa China
"Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," pintanya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. Sebab, orientasi baru ekonomi tidak akan berjalan optimal apabila masih dijalankan dengan cara-cara lama.
"Semakin banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional, semakin besar peluang keberhasilan implementasinya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah ke-28 PKB, Faisol Riza, mengatakan diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali berpijak pada amanat konstitusi.
Baca juga : Demokrat Kalsel Bakal Gelar Muscab Serentak
"Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi," ujar Faisol.
Senada, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menegaskan, tema ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen PKB untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi.
"Yaitu, enempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Rusdi.
Diskusi tersebut turut dihadiri jajaran DPP PKB, antara lain Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal M Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, sejumlah anggota Fraksi PKB DPR, serta ratusan peserta. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.