Andy Burnham Cuci Piring Kekacauan Pendahulunya

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak ada bulan madu buat Andy Burnham. Setelah resmi menduduki jabatan Perdana Menteri (PM) Inggris, Senin (20/7/2026), Burnham langsung diwarisi segunung persoalan yang ditinggal pendahulunya, Keir Starmer. Burnham pun langsung sibuk “cuci piring” beragam pekerjaan rumah (PR) yang sudah menantinya.

Politikus Partai Buruh berusia 56 tahun itu resmi menjadi PM Inggris ketujuh dalam 10 tahun terakhir yang dihadapkan pada tantangan berat. Mulai dari pemulihan ekonomi, hingga tekanan isu imigrasi.

Burnham bukan sosok asing di politik Inggris. Dia pernah menjadi anggota parlemen selama 16 tahun dan menjabat menteri pada era Tony Blair serta Gordon Brown.

Sejak 2017, dia memimpin Greater Manchester dan mendapat julukan King of the North atau Raja Utara, karena pengaruh politiknya yang kuat di wilayah utara Inggris.

Burnham melaju ke kursi PM setelah memenangkan Pemilu sela Makerfield pada 18 Juni lalu dan kembali menjadi anggota parlemen.

Lalu, Partai Buruh bergerak cepat mendorong Burnham ke kursi pimpinan.

Banyak anggota parlemen meyakini Burnham adalah kartu terbaik untuk menghadapi ancaman Reform UK yang dipimpin Nigel Farage, partai antiimigrasi yang elektabilitasnya terus menanjak.

Baca juga : Cinta Laura, Ingin Bayarin Kuliah Aspri

Kemudian pada 17 Juli lalu, dia resmi menjadi Ketua Partai Buruh menggantikan Keir Starmer yang mundur hanya dua tahun setelah membawa Partai Buruh menang telak pada Pemilu 2024 dan mengakhiri 14 tahun dominasi Partai Konservatif.

Wakil Ketua Partai Buruh Lucy Powell mengatakan, pengalaman Burnham memimpin di luar pusat kekuasaan London, membuatnya memahami kebutuhan daerah dan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berani.

“Ini tentang memberikan rasa aman bagi masyarakat biasa dalam pekerjaan. Rasa aman di rumah mereka, serta kesempatan hidup di tengah komunitas yang bisa mereka banggakan dan keyakinan bahwa anak-anak akan memiliki peluang di masa depan,” katanya dikutip BBC, dilansir AFP.

Namun, jalan Burnham menuju sukses dipastikan tidak mulus. Dia menerima banyak warisan masalah dari para pendahulunya.

Ekonomi Inggris masih terseok-seok. Pertumbuhan berjalan lambat, biaya pinjaman Pemerintah melonjak, utang negara membengkak.

Sementara anggaran kesejahteraan terus membebani kas negara.

Belum lagi persoalan imigrasi ilegal. Arus pendatang yang menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil dijadikan amunisi politik oleh Reform UK.

Baca juga : Banyak Kepala Daerah Kena OTT, KPK: Ongkos Politik Mahal

Di level internasional, Burnham juga harus menghadapi ketidakpastian harga energi akibat perang Amerika Serikat-Iran, serta dinamika hubungan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikenal sulit ditebak.

Burnham berjanji akan mengubah sistem politik Inggris yang selama ini dianggap terlalu tersentralisasi di London. Dia juga ingin membangun model ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat dibanding kelompok berkepentingan.

Targetnya sederhana, tetapi berat. Menciptakan lapangan kerja yang lebih aman, memperluas akses perumahan yang terjangkau, serta membuka peluang lebih besar bagi generasi muda.

Burnham datang membawa harapan besar. Tetapi dia juga memikul beban besar.

Dalam pidatonya kepada pendukung Partai Buruh pekan lalu, Burnham menyebut kepemimpinannya sebagai “kesempatan terakhir” bagi partainya untuk membuktikan mampu memenuhi harapan rakyat.

Ucapan itu bukan tanpa alasan. Sejumlah survei menunjukkan, Reform UK berpeluang menjadi pemenang Pemilu yang diperkirakan berlangsung pada 2029 jika Partai Buruh gagal memperbaiki kinerja Pemerintah.

Kritik terhadap Pemerintahan Starmer juga masih membekas. Banyak kalangan menilai, kabinet sebelumnya tidak siap memerintah dan terlalu sering mengubah kebijakan.

Baca juga : Diwarnai Hujan Gol, Inggris Juara 3, Mbappe Raja Gol

Burnham mengaku sudah memiliki peta jalan untuk membalikkan keadaan. Bahkan sebelum resmi berkantor di Downing Street, Burnham sudah mengumumkan gebrakan pertamanya.

Pengumuman kebijakan pertamanya disampaikan pada Sabtu (18/7/2026) waktu setempat, ketika dia membatalkan program identitas digital nasional andalan Starmer, yang diperkirakan menelan biaya sebesar 1,8 miliar pound sterling (sekitar Rp 43,5 triliun/1 pound=Rp 24.163) selama tiga tahun. Kebijakan tersebut semula mewajibkan seluruh pekerja memiliki identitas digital untuk menekan imigrasi ilegal.

Program tersebut belakangan menuai kritik keras lintas partai dan disebut sebagai kegagalan besar.

Dana proyek itu akan dialihkan ke program yang lebih mendesak. Terutama untuk membantu masyarakat menghadapi krisis biaya hidup. MEL

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Selasa, 21 Juli 2026 dengan judul "Resmi Jadi PM Inggris, Diwarisi Segunung Persoalan, Andy Burnham Cuci Piring Kekacauan Pendahulunya"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.