RM.id Rakyat Merdeka - Gerindra di DPR serius menjaga keberlangsungan layanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kapal perintis. DPR dan Pemerintah sepakat menambah subsidi operasional transportasi ke wilayah tersebut.
Politikus Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mengatakan, komitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diwujudkan melalui persetujuan DPR dengan menambah anggaran subsidi operasional kapal perintis.
"Syukur Alhamdulillah sudah disepakati bahwa ini menjadi kepentingan kita bersama. Penyelenggaraan angkutan perintis, terutama penyeberangan dan angkutan laut, harus tetap berjalan," kata Danang, Selasa (21/7/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Rapat itu dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, BPI Danantara, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), serta jajaran Komisi V DPR.
Baca juga : Hadapi Verifikasi Peserta Pemilu, PBB Sumsel Percepat Pembentukan DPC-PAC
Danang melanjutkan, untuk kekurangan subsidi akan segera diselesaikan oleh Kementerian Keuangan melalui koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Dia menjelaskan, rapat menyepakati penambahan subsidi angkutan perintis akan disalurkan kepada operator pelayaran, yakni PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry.
"Selama ini, subsidi public service obligation (PSO) disalurkan Kementerian Keuangan melalui Kementerian Perhubungan kepada operator," ujarnya.
Selain itu, lanjut Kapoksi Komisi V DPR Fraksi Gerindra itu mengatakan, masa kontrak penyelenggaraan angkutan perintis yang sebelumnya berlaku per semester akan diubah menjadi kontrak satu tahun. Dia berharap, kebijakan ini dapat memberikan kepastian operasional, sekaligus mencegah gangguan layanan akibat keterlambatan pencairan subsidi.
"Pemerintah juga diminta melakukan pembenahan sistem, agar pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah 3T dan perbatasan tidak lagi terganggu karena persoalan anggaran," katanya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan DPR menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp 209 miliar untuk menjamin operasional layanan kapal perintis hingga akhir 2026. Anggaran itu terdiri atas sekitar Rp 139 miliar untuk ASDP dan Rp 70 miliar untuk Pelni.
Baca juga : Calo Tiket Kini Tak Bisa Lagi Bebas Berkeliaran
Tambahan anggaran tersebut disepakati setelah layanan angkutan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat berhenti sejak 1 Juli 2026 akibat belum tersedianya anggaran.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian memimpin rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, jajaran Komisi V DPR, Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria, serta direksi ASDP, Pelni, dan Perum Damri untuk mencari solusi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah menyetujui kebutuhan tambahan anggaran tersebut agar pelayanan kapal perintis tidak kembali terhenti.
"Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih Rp 70 miliar untuk yang di Pelni, sehingga tadi langsung kami bersama-sama memberikan persetujuan untuk dua hal tersebut," ujarnya.
Prasetyo menegaskan, persoalan yang dihadapi bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan juga mekanisme penyaluran subsidi agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga : Investasi Hilirisasi Bauksit Menggeser Dominasi Nikel
"Pemerintah juga menyetujui tambahan anggaran belanja Kementerian Perhubungan sekitar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional selama semester II 2026," ujarnya.
Mensesneg menambahkan, Pemerintah juga berharap tambahan anggaran dan perbaikan mekanisme subsidi tersebut dapat menjamin layanan kapal perintis tetap berjalan. Sekaligus juga, menjaga konektivitas masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan di seluruh Indonesia.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai konektivitas merupakan fondasi utama keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah 3T.
"Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan optimal jika rantai pasoknya terputus karena tidak ada layanan transportasi? Angkutan perintis bukan sekadar sarana penyeberangan, tetapi urat nadi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat," kata Djoko kepada Rakyat Merdeka, Selasa (21/7/2026). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.