RM.id Rakyat Merdeka - Gerindra meminta publik tidak menggiring posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) menjadi isu keretakan. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden, solid.
Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi menjelaskan, perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7/2026), murni karena kebutuhan teknis. Dia memastikan tidak ada persoalan dalam hubungan Presiden dan Wakil Presiden.
"Pak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran saling melengkapi dalam bekerja. Keduanya selalu kompak," kata Bambang, dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Bambang mengungkapkan, Prabowo justru memberi ruang yang luas kepada Gibran untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Salah satunya dengan turun langsung ke berbagai daerah guna memastikan program Pemerintah berjalan sesuai target sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
"Itu bentuk kekompakan yang nyata antara Pak Presiden dengan Mas Wapres," ujarnya.
Baca juga : Kirim Surat Ke Gubernur Sulsel, Bupati Gowa Minta Mediasi
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR itu pun meminta publik tidak berspekulasi dan mendramatisasi situasi. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja membangun narasi provokatif untuk memecah kekompakan Prabowo dan Gibran.
"Tapi, kami yakin masyarakat tidak akan terpengaruh," tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tidak ditafsirkan berlebihan.
"Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang buruk. Malah tenang. Jadi tidak perlu ditafsir kiri kanan," kata Saleh.
Menurut Saleh, yang terpenting dalam perubahan tempat duduk wakil presiden itu tidak ada aturan yang dilanggar. Dia mengajak seluruh pihak lebih fokus mendukung kinerja pemerintahan daripada memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknis.
Baca juga : Perbankan Persempit Aliran Dana Judi Online
"Masih banyak tugas menanti," ujarnya.
Saleh menambahkan, setiap kementerian dan lembaga memiliki target pembangunan yang harus dicapai. Karena itu, energi sebaiknya diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan memperdebatkan posisi tempat duduk dalam rapat kabinet.
"Kalau soal tempat duduk, ya bisa didiskusikan. Tidak mesti diributkan dan dipersoalkan," katanya.
Sebelumnya, posisi duduk Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), menjadi sorotan. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Gibran tidak duduk sejajar dengan Prabowo, melainkan berada di deretan anggota kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, perubahan tata letak tersebut semata-mata didasari kebutuhan teknis. Saat memberikan evaluasi dan arahan kepada jajaran kabinet, Presiden Prabowo menggunakan teleprompter yang memerlukan penyesuaian posisi meja.
Baca juga : Menkeu Happy, Barang Selundupan Menyusut
"Tidak ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan," kata Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan, pengaturan posisi tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), dilakukan untuk menunjang efektivitas penyampaian arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Posisi duduk pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang kabinet, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.