RM.id Rakyat Merdeka - Partai Golkar memiliki perhatian serius terhadap potensi sektor kelautan Indonesia. Tata kelola yang kuat dan benar pada sektor kelautan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat keuangan negara.
Politikus Partai Golkar sekaligus Anggota DPR Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang melimpah. Dia mengatakan, potensi ini mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari hingga sumber daya mineral di wilayah laut.
“Kekayaan tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Karena itu, diperlukan langkah konkret Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan,” kata Purnamasidi dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan.
FGD mengangkat tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial: Kontribusi Potensi Kelautan terhadap Ekonomi Nasional”. Forum tersebut menjadi bagian dari kajian komprehensif Badan Pengkajian MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya.
Purnamasidi mengatakan, pengelolaan sektor maritim yang tepat dan terarah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Termasuk juga dapat memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka panjang.
Baca juga : Soal Pelantikan DPD Serentak, Golkar Kalteng Bangun Komunikasi Dengan DPP
“Dari pada negara di ASEAN, potensi maritim kita sangat melimpah. Saya yakin, jika potensi ini dikelola optimal, bukan tidak mungkin postur APBN kita ke depan tidak akan lagi mengalami defisit,” ujarnya.
Menurut Purnamasidi, optimalisasi sektor kelautan membutuhkan strategi komprehensif, mulai dari pengelolaan sumber daya, penguatan industri berbasis kelautan hingga peningkatan nilai tambah berbagai komoditas maritim.
“Dengan demikian, kekayaan laut tidak hanya menjadi potensi, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ), Dr. Jaharuddin yang menjadi pembicara dalam FGD tersebut menekankan, tantangan pembangunan ekonomi kelautan tidak hanya terletak pada besarnya potensi sumber daya.
Menurutnya, tantangan utama juga terletak pada kemampuan mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah domestik dan memastikan manfaatnya dirasakan nelayan serta masyarakat pesisir.
Baca juga : BUMN Makin Sehat, Siap Jadi Lokomotif Baru Pertumbuhan
“Potensi tidak sama dengan nilai ekonomi. Nilai ekonomi tidak sama dengan pendapatan. Dan pendapatan tidak identik dengan kesejahteraan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pembangunan ekonomi kelautan harus menghubungkan potensi kelautan, penciptaan nilai, penguatan nilai tambah domestik, distribusi manfaat, kesejahteraan dan keberlanjutan.
“Masyarakat pesisir perlu mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai ekonomi kelautan,” katanya.
Jaharuddin juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan Pasal 23, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari alokasi anggaran, tingkat penyerapan, bantuan, fasilitas maupun pembiayaan.
“Dampaknya harus dilihat hingga pada peningkatan produktivitas, pendapatan, posisi tawar dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Baca juga : Kemarau, Sampah & Rumput Kering Mudah Tersambar Api
Dalam hal pembiayaan, Jaharuddin menilai akses modal bagi nelayan harus ditempatkan dalam satu ekosistem usaha. Pembiayaan perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, teknologi, pengolahan hasil, literasi keuangan, mitigasi risiko, penguatan kelembagaan dan akses pasar.
Selain itu, dia mendorong penguatan koperasi dan agregasi usaha, teknologi pascapanen, rantai dingin (cold chain), informasi harga serta akses pasar. Langkah tersebut diperlukan agar pelaku ekonomi lokal dapat memperoleh nilai yang lebih besar dari aktivitas ekonomi kelautan.
“Orientasi pembangunan perlu bergerak dari sekadar meningkatkan volume produksi menuju peningkatan nilai yang mampu ditangkap oleh pelaku ekonomi lokal,” tuturnya.
Jaharuddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Keterhubungan kebijakan diperlukan agar berbagai program dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah domestik, pendapatan masyarakat pesisir, kualitas usaha dan pekerjaan, penguatan sumber daya manusia serta keberlanjutan lingkungan.
“Yang dibutuhkan adalah keterhubungan kebijakan dengan outcome bersama, seperti peningkatan nilai tambah domestik, pendapatan masyarakat pesisir, kualitas usaha dan pekerjaan, penguatan sumber daya manusia, ketahanan penghidupan serta keberlanjutan lingkungan,” katanya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.