RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat dan Partai Gerindra meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Pengungkapan kasus tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan negara, melindungi hak privasi warga, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
“Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia,” tegas AHY dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan berbagai elemen masyarakat memunculkan persoalan mendasar mengenai keamanan komunikasi serta perlindungan hak-hak warga negara.
AHY menilai, jika komunikasi Presiden saja dapat disadap, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana negara mampu menjamin keamanan dan privasi mereka.
“Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya: seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka?” ujarnya.
Baca juga : Gerindra Sumsel Gelar Pendidikan Paralegal
Karena itu, AHY mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum. Ia menegaskan, seluruh kemungkinan pelanggaran harus didalami secara cermat dan objektif.
“Hukum harus ditegakkan. Seadil-adilnya. Setegas-tegasnya. Tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta kepolisian mengungkap motif, kepentingan, serta pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut. Menurut Herman, penyidik tidak cukup hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan apa tujuan penyadapan.
“Ini sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diproses di kepolisian,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Herman mengatakan, Partai Demokrat menghormati proses hukum yang tengah berjalan setelah kepolisian menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dia berharap pengusutan perkara dilakukan secara transparan agar perkembangannya dapat diketahui masyarakat.
Menurutnya, penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran serius. Terlebih, jika benar tindakan tersebut juga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo.
Baca juga : BRI Salurkan Rp 921,6 M Tunjangan Guru Non-ASN
“Saya kira ini tidak bisa mandiri berdiri sendiri. Ya, pasti ada kolaborasi. Enggak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang karena ini kan persoalan kebijakan juga, kemudian ada teknik, ada teknologi, ada operator,” tuturnya.
Terkait kemungkinan adanya upaya yang mengarah pada makar, Herman meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan kepolisian. Menurutnya, kesimpulan mengenai hal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti hukum.
“Apakah ada upaya-upaya yang mengarah ke sana (makar), ya kita lihat nanti. Kita tidak boleh berasumsi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
Melalui unggahan di akun X miliknya, Rabu (4/11/2026), SBY menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik nasional yang dinilainya semakin liar. Ia menyoroti praktik perebutan kekuasaan yang seolah membenarkan segala cara tanpa memedulikan moralitas.
Menanggapi hal itu, Herman menyebut SBY dapat menjadi teladan dalam kehidupan politik nasional. Dia berharap Prabowo mampu mengembalikan praktik politik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Baca juga : Pemprov Normalisasi Kali, Warga Ikut Bersihkan Got
“Harapan sebagai bapak bangsa, bahkan harapan sebagai anak bangsa, mungkin ini menjadi harapan kita semua, bahwa Pak Prabowo Subianto saat ini bisa menegakkan kembali politik yang ajek, politik yang benar, politik yang tentu untuk kesejahteraan rakyat,” kata Herman.
Dia menegaskan, kekuasaan semestinya digunakan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, bukan sekadar untuk memperoleh atau mempertahankannya.
“Politik tidak semata-mata untuk mengambil kekuasaan atau politik tidak untuk hanya menggunakan kekuasaan, tapi justru atas kekuasaannya adalah untuk bangsa, negara, dan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum terkait penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo. Dia berharap penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.