RM.id Rakyat Merdeka - Dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga tokoh nasional dinilai harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kewenangan penyadapan di Indonesia.
DPP Partai Berkarya mendesak pemerintah dan DPR RI memperkuat regulasi agar penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara tidak disalahgunakan.
Partai Berkarya juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Laksma TNI (Purn) Dr. M. Faisal Manaf, mengatakan pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum, membenahi tata kelola institusi kepolisian, sekaligus memastikan penggunaan kewenangan penyadapan negara berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Partai Berkarya mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran Polri dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal ini. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih," ujar Faisal dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Baca juga : Sekjen Berkarya: Dasco Punya Karakter Mahapatih Gajah Mada, Cocok Jadi Wapres
Menurut Faisal, sebagaimana paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, dugaan penyadapan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan infrastruktur sistem penyadapan Polri atau Lawful Interception Management System (LIMS).
Ia menilai dugaan praktik tersebut merupakan persoalan serius karena penyadapan bersinggungan langsung dengan hak privasi warga negara.
Karena itu, tindakan penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Faisal menegaskan, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Seluruh pihak yang namanya disebut dalam perkara tersebut harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Jangan sampai perkara ini berkembang menjadi spekulasi politik atau dimanfaatkan untuk membangun polarisasi di tengah masyarakat. Kita harus memisahkan secara tegas antara proses penegakan hukum dengan berbagai tafsir mengenai konflik internal institusi," tegasnya.
Baca juga : Komisi III DPR dan Polri Bahas Kasus Penyadapan Presiden
Partai Berkarya juga meminta agar motif dan tujuan dugaan penyadapan tersebut diungkap secara terbuka berdasarkan alat bukti yang sah.
Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politiknya.
Selain itu, Faisal mendorong Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut agar berlangsung secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Lebih jauh, Partai Berkarya menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan regulasi penyadapan nasional.
Menurut Faisal, diperlukan aturan yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan, mekanisme perizinan, pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan sistem penyadapan oleh aparat negara.
Baca juga : Polri Terbitkan LP Dugaan Makar, Suyudi Beberkan Peran 4 Pati Dalam Kasus Sadap
"Negara memang membutuhkan instrumen penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi ruang tanpa batas. Harus ada mekanisme pengawasan eksternal, termasuk kontrol yudisial oleh hakim, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," jelasnya.
Faisal juga mendorong DPR RI dan pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan sebagai landasan hukum khusus yang mengatur tata cara, persyaratan, batasan, dan audit terhadap sistem penyadapan negara.
Menurutnya, reformasi regulasi tersebut penting untuk memastikan teknologi penyadapan tidak digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik tertentu.
"Partai Berkarya ingin memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua kepentingan. Tidak boleh ada pejabat negara yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang dihakimi hanya berdasarkan opini dan spekulasi. Supremasi hukum harus menjadi panglima," pungkas Faisal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.