Sebelumnya
Terakhir, isu penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Lolly mengingatkan, beberapa permasalahan sebelumnya terjadi di daerah pemilihan luar negeri. Seperti manipulasi surat suara atau biaya penyelenggaraan yang cukup besar.
“Kita masih ingat ada ribuan surat suara di Malaysia yang kala itu Bawaslu memutuskan tak bisa dihitung karena manipulasinya banyak. Selain soal surat suara, ada juga cost yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Lolly berharap, indikator kerawanan pemilu ini menjadi rujukan semua stakeholder untuk lebih waspada dan bekerja lebih keras.
“Indikator pemetaan kerawanan yang dirumuskan ini semoga sesuai dengan kondisi di lapangan,” tukas dia.
Baca juga : Prudential Dorong Penetrasi dan Inklusi Asuransi Melalui Tenaga Pemasar Berkualitas
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, salah satu isu kerawanan pemilu yang perlu diantisipasi adalah soal hak pilih kelompok rentan. Yakni, pengungsi, pekerja migran, penyandang disabilitas, pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el, masyarakat adat, dan orang-orang yang memiliki masalah administrasi kependudukan.
“Mengapa kelompok rentan perlu dilibatkan? Ini seperti, leave no one behind, tidak ada satu pun pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, dengan goal nomor 16, target 16.7,” ujar Bagja.
Dia juga mengungkapkan, masih ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak memiliki template braille dan tidak memperkenalkan akses disabilitas.
“Tentu juga akan kita lihat banyak beberapa tempat yang TPS-nya agak sulit dijangkau dan ini harus kita selesaikan saat ini,” ucap Bagja.
Baca juga : Ganjar Siapkan Pelatihan Usaha-Perbaikan Fasilitas Umum
Bagja menyebut, Pemilu 2024 rawan dengan netralitas penyelenggara pemilu, khususnya di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Selain itu, dia juga mengungkap adanya potensi kerawanan berkaitan dengan polarisasi masyarakat.
“Kemudian potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial dan juga pemenuhan hak memilih dan dipilih,” tuturnya.
Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memandang, perlunya diperkuat sistem oleh stakeholders dan partisipasi masyarakat yang ideal guna meredam kerawanan pemilu.
“Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat,” ajaknya.
Baca juga : DPR Minta Bikin Pansus
Simon-sapaan Ngasiman Djoyonegoro, juga mengingatkan penyelenggara menjamin kepastian terselenggaranya pemilu. Kata dia, sampai saat ini masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.