Sebelumnya
Kembali Ke Demokrasi Perwakilan
Dengan tidak efektifnya demokrasi langsung dalam menghasilkan good governance dalam institusi demokrasi, maka kembali pada demokrasi perwakilan, khususnya kepada daerah yang dipilih oleh DPRD menjadi pilihan subtantif, menimbang demokrasi langsung yang justru menjurus pada illiberal democracy disatu sisi dan di sisi lainnya menjadi sangat mahal dalam dua dekade terakhir.
Realitas ini mengonfirmasi kekhawatiran Fareed Zakaria mengenai paradoks demokrasi di negara berkembang. Data empiris memperkuat tesis ini secara mengkhawatirkan; statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya 167 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 hingga 2024 (Antara, 2024).
Baca juga : Demokrat Pastikan, Hubungan SBY Dan Jokowi Baik-baik Saja
Zakaria (2003) dalam karyanya The Future of Freedom memperingatkan tentang bahaya illiberal democracy, sebuah kondisi di mana pemimpin dipilih secara demokratis melalui kotak suara, namun dalam praktiknya mengabaikan batasan konstitusional dan kebebasan sipil.
Dalam konteks daerah, legitimasi "pilihan rakyat" sering menjadi tameng bagi kepala daerah untuk menghindari pengawasan (checks and balances), menciptakan "raja-raja kecil" yang tersandera kepentingan donatur kampanye demi menutupi ongkos politik yang irasional.
Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD bukanlah pengkhianatan terhadap demokrasi, melainkan sebuah kalibrasi ulang untuk mencapai tujuan demokrasi itu sendiri: kesejahteraan umum.
Baca juga : Fraksi NasDem Sebut, Pilkada Lewat DPRD Sesuai UUD 1945
Seperti yang diingatkan oleh Joseph Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy, demokrasi hanyalah sebuah metode kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik; ia bukanlah tujuan akhir. Jika metode demokrasi langsung terbukti mahal, koruptif, dan gagal menghasilkan good governance, maka metode alternatif yang konstitusional; yakni demokrasi perwakilan harus diambil.
Pilihan ini menawarkan jalan tengah yang rasional: mengurangi biaya politik secara drastis, meminimalisir polarisasi sosial, dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan melalui mekanisme deliberasi yang lebih matang sesuai prinsip hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Green Democracy Institute, Sadam Syarif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.