Belakangan ini isu pilkada langsung oleh rakyat kembali menjadi perdebatan publik setelah Prabowo Subianto dan sejumlah elite politik ingin mengubah pilkada langsung melalui mekanisme oleh DPRD. Perubahan mekanisme pemilihan pilkada ini karena pilkada langsung dianggap berbiaya mahal, rentan terhadap politik uang dan belum berhasil menciptakan sistem kepemimpinan yang efektif sesuai dengan harapan rakyat.
Faktanya, pilkada merupakan proses demokrasi di Indonesia yang sangat rumit dalam praktiknya. Pilkada bukan hanya soal memilih seorang pemimpin daerah, tetapi juga mempertimbangkan regulasi, partai politik, perilaku pemilih dan biaya politik yang selama ini dianggap mahal.
Kerumitan ini tampak masih kuatnya pengaruh popularitas, politik uang terjadi di mana-mana, dan para kandidat berlomba-lomba menciptakan popularitas semu. Apalagi fakta di lapangan bahwa keputusan politik perilaku pemilih bukan hanya karena rekam jejak dan pengalaman seorang kandidat sebagaimana dalam model pemilih rasional (rational voters), tetapi lebih karena popularitas dan politik uang. Demokrasi dengan berbiaya fantastis dan diharapkan bisa menyeleksi seorang pemimpin yang transformatif, namun fakta di lapangan sangat pragmatis.
Demokrasi langsung yang dianggap ideal dengan dalih melibatkan partisipasi rakyat, ternyata tidak menjadi solusi ideal. Memang satu sisi keterlibatan masyarakat terpenuhi, tetapi di sisi lain muncul pragmatisme di tingkat elite dan rakyat, dampaknya pilkada menjadi lebih transaksional, jual beli suara.
Kerumitan ini perlu segera ditangani secara serius, baik dari segi regulasi, perilaku pemilih, integritas penyelenggara pemilu dan tingkat literasi politik masyarakat. Tanpa perbaikan secara holistik, tentu pilkada hanya sekadar rutinitas lima tahunan yang tidak pernah mendatangkan perubahan secara substantif.
Jika dilihat dari berbagai perspektif akademisi, pengamat politik, LSM dan masyarakat umum, mereka mempunyai kecenderungan bahwa pilkada tetap melibatkan rakyat secara langsung, karena dianggap merupakan wujud paling nyata dari kedaulatan rakyat, sekaligus indikator akuntabilitas pemilu dan legitimasi demokrasi lokal.
Kompleksitas Pilkada
Baca juga : Kenapa Harus? Pilkada Melalui DPRD, Cerita Demokrasi Dari Meja Panitia Pemilu
Bangsa ini mempunyai sejarah panjang dalam penentuan mekanisme pilkada. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Presiden Bung Karno pada masa itu memiliki otoritas untuk menunjuk dan menentukan kepala daerah. Kemudian pada masa Orde Baru, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD memiliki wewenang untuk merekomendasikan kepala daerah, akan tetapi penentuan akhir tetap di tangan Presiden.
Setelah itu, era reformasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan wewenang secara penuh kepada DPRD untuk memilih kepada daerah. Namun, dalam perjalanannya, model seperti ini dikritik karena dianggap sarat dengan kepentingan politik uang di lingkungan legislatif daerah.
Untuk merespons persoalan tersebut, lalu mekanisme pemilihan kepada daerah diubah dengan sistem pemilihan langsung dengan melibatkan rakyat untuk memilih calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Perubahan ini selain untuk meningkatkan partisipasi rakyat secara langsung, juga untuk mengurangi politik uang di tingkat elite. Namun dalam kenyataannya, justru yang terjadi praktik politik uang tidak hanya di tingkat elite saja, tetapi juga di tingkat akar rumput (grassroot).
Kerumitan mekanisme pemilihan kepala daerah dari awal kemerdekaan hingga reformasi sepertinya belum menemukan solusi yang pasti, setiap mekanisme yang dipilih ada saja titik kekurangan dan kelebihannya masing-masing, padahal nyaris seluruh model sudah dijalaninya.
Sementara itu, kompleksitas politik uang sudah menjadi kebiasaan (yang menyimpang) dalam demokrasi elektoral kita. Kita sangat permisif terhadap politik uang yang selama ini di depan mata kita, bahka slogan “ambil uangnya jangan pilih orangnya” menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi politik uang. Akhirnya, budaya politik uang semakin subur dalam ruang demokrasi elektoral di setiap kontestasi pilkada.
Alasan Penentuan Suara
Jika kita merujuk konsep perilaku pemilih, terdapat aspek sosiologis, psikologis, dan rasional yang dijadikan alasan dalam memutuskan pemilihan seorang kandidat dalam kontestasi demokrasi. Akan tetapi, secara umum di dalam praktiknya, sebetulnya alasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya terdapat tiga klaster.
Baca juga : Usai Muswil, PPP Bangka Belitung Gaspol Konsolidasi Dan Kerja Politik
Pertama, memilih karena uang. Mayoritas masyarakat (tidak semuanya), barangkali sudah menjadi rahasia umum, menginginkan imbalan uang dalam setiap penentuan suara. Rakyat lebih memilih jangka pendek dengan memperoleh uang dari sang kandidat dibandingkan faktor rekam jejak, pengalaman politik dan kualitas kepemimpinan. Pilihan ini merepresentasikan tekanan ekonomi, pragmatis, tingkat literasi politik yang rendah dan rakyat selama ini tidak percaya kepada elite politik akan mampu melakukan perubahan secara sighnifikan ke depan, karena dianggap hanya sekadar janji politik belaka. Tidak heeran, calon kepala daerah bisa menghabiskan biaya hingga puluhan miliar rupiah.
Biaya politik kepala daerah dalam pilkada sangatlah tinggi dan bervariasi, dengan estimasi bupati/wali kota mencapai puluhan miliar (Rp 30 M), dan gubernur mencapai ratusan miliar (Rp 100 M), sangat jauh dari pendapatan resmi seorang bupati/wali kota dan gubernur dan kondisi ini memicu korupsi karena kesenjangan antara modal politik yang sudah dikeluarkan dengan pendapatan resmi.
Kedua, memilih karena faktor popularitas. Masyarakat kita masih dipengaruhi oleh ketenaran seorang kandidat, apalagi dari kalangan selebriti atau tokoh ternama, mereka tanpa melihat rekam jejak dan pengalaman politik kandidat. Hal demikian dibuktikan dengan banyaknya pesohor atau selebriti berhasil masuk parlemen.
Ketiga, alasan memilih karena kinerja dan program kerja. Klaster ini umumnya berlaku bagi kandidat petahana (incumbent) yang telah menunjukkan kinerja selama periode sebelumnya. Masyarakat memilih kembali kandidat karena melihat kesinambungan program pembangunan yang telah berjalan. Dalam ilmu perilaku pemilih (voting behavior) disebut pemilih retrospektif yakni seserorang dalam menentukan pilihan politiknya dengan alasan bahwa kondisi ekonomi secara umum dianggap ada peningkatan atau perbaikan setelah dipimpin petahana selama satu periode.
Oleh karena itu, secara umum perilaku politik masyarakaat dalam pilkada terbagi menjadi tiga, yakni politik uang, popularitas dan program kerja. Kesimpulannya, politik uang masih menjadi pilihan rakyat karena dianggap memperoleh keuntungan langsung dalam jangka pendek dalam pesta demokrasi lokal.
Peran Seluruh Pemangku Kepentingan
Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif akademisi, peneliti, dan seluruh pemangku kepentingan demokrasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pola pemilihan kepala daerah yang pernah diterapkan. Dibutuhkan kajian secara komprehensif untuk membandingkan kinerja kepala daerah hasil penunjukan langsung, kinerja kepala daerah hasil DPRD dan kinerja kepala daerah hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Baca juga : Raih Penghargaan IMHA, DADA Tbk Perkuat Reputasi Dan Kualitas Properti
Demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme memilih, melainkan sebagai instrumen untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan sudut pandang yang holistik, bukan sempit dan emosional.
Dengan pendekatan yang objektif, ilmiah, dan berorientasi pada hasil, diharapkan Indonesia dapat menemukan model pemilihan kepala daerah yang paling tepat, adil, dan produktif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kerumitan pilihan model pilkada memperoleh jalan keluarnya dengan mudarat yang bisa ditekan seminimal mungkin.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.