RM.id Rakyat Merdeka - Palu sudah diketok: efisiensi atau penghematan anggaran harus dilakukan. Jumlahnya mencapai Rp 306 triliun.
Harapan pertama tentu saja: jangan sampai anggaran tersebut tidak tepat sasaran. Jangan sampai dikorupsi.
Ini perlu diingatkan. Karena, pernah, di masa sulit sekalipun, seperti anggaran bencana serta Bantuan Sosial (Bansos) ada yang masih tega mengkorup. Ada yang nyasar ke yang tidak berhak.
Kita ingat kasus di Kemensos. Menterinya sampai divonis pidana karena korupsi bantuan sosial. Atau, kasus yang Senin lalu (10/2/2025) diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengungkapkan informasi mencengangkan: dari total Bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang be narbenar sampai ke tangan yang berhak.
Baca juga : Euforia Yang Kebablasan?
Melenceng Rp 250 triliun tentu bukan jumlah yang kecil. Hampir sama dengan jumlah pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga yang sekarang sedang heboh.
Artinya, pemberantasan korupsi dan pengembalian hasil korupsi sama pentingnya dengan efisiensi atau penghematan anggaran.
Seperti gunting, kedua sisinya harus tajam supaya bisa memotong dengan baik. Kita berharap, tekad dan niat baik pemerintahan Prabowo-Gibran terkait penghematan anggaran bisa dibarengi dengan dua sisi “gunting” yang sama tajamnya.
Karena itu, dibutuhkan pengawasan ekstra ketat. Jangan sampai ada “pagar makan tanaman”. Atau, karena angga rannya dipangkas, lembaga-lembaga (termasuk aparat penegak hukum), men jadi lemas dan tidak bersemangat.
Justru, pemangkasan anggaran ini diharapkan bisa melahirkan inovasi inovasi baru. Bukan sebaliknya, “ino vasi” untuk mengakali anggaran.
Baca juga : Mengendalikan Kol Gepeng Cs
Selain itu, efisiensi anggaran diha rapkan bisa melahirkan budaya kerja dan sistem yang baru.
Kita ingat era Covid-19 misalnya. Saat itu bermunculan banyak inovasi baru. Mulai dari zoom meeting, kaca mata, pendingin ruangan sampai pakaian dalam yang diklaim sebagai anti virus Covid-19.
Karena anggaran hasil pemangkasan atau pengetatan ini dipergunakan antara lain untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang lebih baik.
Berdasarkan riset beberapa lembaga internasional, ratarata IQ orang Indonesia masih rendah. Terendah di Asia Tenggara. Kalah dari Myanmar, Laos, maupun Kamboja, apalagi Singapura yang ratarata IQnya 106,18.
Riset Lynn dan Becker yang dirilis tahun 2015 menyebutkan, ratarata IQ orang Indonesia “hanya” 78,49.
Baca juga : Tancap Gas Setelah “Belanja Masalah”
Riset lainnya, yang dilakukan delapan tahun kemudian dan dirilis Januari 2024 melaporkan adanya peningkatan. IQ rata-rata orang Indonesia mencapai 92,64.
Peningkatan ini dikaitkan antara lain dengan perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan orang Indonesia.
Karena itulah, semoga pemangkasan anggaran, yang dananya antara lain digunakan untuk makan bergizi gratis, bisa lari ke otak, bukan ke kantong orangorang yang tidak berhak.
Dengan demikian, empat atau lima tahun lagi, IQ rata-rata orang Indonesia bisa menembus angka 100-an.
Sehingga, Indonesia tidak lagi bercokol di posisi terbawah klasemen Asia Tenggara. Karena, bangsa ini memang tidak layak menempati posisi buncit atau juru kunci.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.