Sebelumnya
“Budaya pejabat” seperti ini jangan sampai menjadi “sistem” yang berakar sehingga sulit terurai. Karenanya, perlu segera diingatkan. Dihentikan. Kita berharap, bangsa yang sedang bangkit ini, jangan lagi digerogoti oleh faktor-faktor “non teknis” yang menjadi “kultur pejabat” khas Indonesia.
Kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif, harus segera dipulihkan. Jangan sampai rakyat merasa tidak ada yang bisa diandalkan atau tidak ada yang bisa dipercaya.
Baca juga : “Api” Kecil, Dampak Besar
Kejadian di beberapa negara Asia Selatan beberapa bulan terakhir, cukuplah menjadi pengingat: betapa riskan dan mahalnya sebuah kepercayaan yang ternoda. Mereka mungkin tidak menyadarinya, namun, tiba-tiba saja retak, dan: Boom! Sungguh berisiko.
Karena itu, “budaya pejabat” yang bernuansa arogansi kekuasaan atau nirempati, harus ditinggalkan. Kebijakan aparat kepolisian untuk menghilangkan sirene pengawalan “tottotwuukwuuk”, patut diapresiasi.
Baca juga : “Ganti Wajah, Ganti Nasib?”
Kebijakan ini perlu diperluas. Perlu ada langkah-langkah serius lainnya untuk mereformasi budaya pejabat dan budaya kekuasaan. Di semua lembaga. Di pusat maupun daerah.
Tumbuhkan budaya kekuasaan yang akuntabel, transparan, mengayomi, serta melayani penuh empati. Suburkan kembali benih-benih kepercayaan. Segera. Sebelum semuanya terlambat.
Baca juga : Dari Flexing Ke Aksi
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 21 September 2025 dengan judul "Kepercayaan Yang Ternoda"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.