Sebelumnya
Untuk itu, aparat penegak hukum bersama-sama dengan pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mesti mengawasi secara ketat penggunaan APBD. Apakah sudah sesuai prosedur atau ada yang melenceng.
Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mensesneg juga diminta mengawasi dan memeriksa penggunaan dana transfer ke daerah menjelang akhir tahun ini.
Baca juga : Pacu Ekonomi Kelas Bawah
Kita berharap, penggunaan anggaran pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran, yaitu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Karena APBN dan APBD itu sesungguhnya adalah uang rakyat.
Jadi ke depan ini, tak boleh ada lagi gubernur atau bupati yang main-main dengan anggaran pembangunan. Kalau masih ada oknum yang nekat pasti akan tertangkap dan dihukum berat.
Baca juga : Rakyat Ingin Hidup Layak
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Sabtu, 15 November 2025 dengan judul "Jangan Ada Lagi Korupsi Di Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.