RM.id Rakyat Merdeka - Masih mungkinkah seorang aktivis tetap “galak” ketika dia masuk kabinet? ataukah kegalakan itu perlu menemukan bentuk baru?
Reshuffle kabinet Jumat (24/4/26) lalu kembali menghidupkan pertanyaan klasik itu. Sebuah pertanyaan yang tak pernah benar-benar usang, karena “tradisi” aktivis masuk lingkar kekuasaan sudah berlangsung panjang. Di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.
Di era orde baru misalnya, aktivis seperti Cosmas batubara atau Abdul Gafur cs, sangat lama mewarnai kabinet. Di dunia, sebut misalnya nelson Mandela di Afrika Selatan. Aung San Suu Kyi di Myanmar. Boris Johnson di Inggris.
Aktivis masuk kabinet bukan sekadar pindah kantor. Ini pindah palagan. Pindah cara berpikir. Pindah logika permainan. Di jalan, aktivis hidup dari tekanan. Dari kritik dan suara keras. Dari keberpihakan yang seringkali hitam-putih.
Baca juga : Bukan Sekadar Dua Periode
Di dalam pemerintahan, ritmenya lain. ada prosedur. ada hierarki. ada tanggung jawab kolektif. Tidak semua bisa diputuskan sendiri. Tidak semua bisa diteriakkan keras-keras. Di dalam kabinet, keputusan lahir dari meja rapat, bukan dari pengeras suara.
Banyak yang berharap, aktivis yang masuk sistem bisa tetap sama seperti di jalanan. Itu relatif sulit. Karena, pasti ada penyesuaian dan perubahan. Namun, perubahan itu bukan berarti berpaling dari rakyat.
Yang perlu diubah adalah cara, bukan nilai. Keberpihakan pada rakyat, seperti anti korupsi, tidak boleh goyah. Itu fondasi utama. Dalam kerangka inilah kita bisa memahami mengapa presiden memilih seorang aktivis.
Kalau sebelumnya seorang aktivis menekan dari luar. Sekarang mendorong dari dalam. Dulu berteriak di jalan. Sekarang mengetuk lewat kebijakan, anggaran, dan regulasi. Kegalakannya jangan sampai luntur. Tentu saja yang terukur dan strategis.
Baca juga : Sertifikat Vs Integritas
Karena, kekuasaan itu tidak tunggal. Seorang pejabat adalah bagian dari orkestrasi besar. Dia diikat oleh garis kebijakan bersama. Dia bagian dari kabinet yang dipimpin seorang Presiden. Di titik ini, kecerdikannya diuji.
Jadi, bisakah dia menyeimbangkan “kegalakan aktivis” dan “ketertiban birokrat”? Mestinya bisa, kalau dia sadar bahwa perannya sudah berubah. Bukan lagi “orang luar yang menekan”, tapi “orang dalam yang mendorong perubahan dari balik meja kekuasaan”.
Ukuran atau rapornya jelas: apakah kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya benar-benar membantu dan dirasakan rakyat atau tidak? Sesederhana itu.
Ataukah, dia justru “berpaling” dari rakyat. Ikut larut. Lebih menikmati privilege serta protokol yang selalu “siap pak!” dengan segala fasilitasnya?
Baca juga : Jeda Perang Dan Pasar Kebayoran
Di titik ini rakyat akan menilai, apakah dia lebih berhasil di luar, atau justru lebih bermanfaat kalau ada di dalam sistem.
Kira berharap, siapa pun aktivis yang masuk kabinet, yang baru maupun yang sudah lama, semuanya berhasil. Tetap teguh dengan cita-cita kerakyatan. Bisa tetap galak untuk kepentingan rakyat dalam bingkai kabinet yang dipimpin Presiden.
Kita tunggu. Waktu yang akan menentukan.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.