RM.id Rakyat Merdeka - Jakarta baru saja panas. Aksi unjuk rasa yang semula membawa kegelisahan publik sebagiannya berubah menjadi kerusuhan, penangkapan, dan luka. Jalan kembali dibuka, transportasi kembali bergerak, tetapi pertanyaan yang lebih berat belum ikut pulang: mengapa bara itu menyala?
Di situlah ironi kekuasaan bekerja. Negara cepat memadamkan api di jalan, tetapi sering lambat membaca api di dada rakyat. Aparat dikerahkan, massa dibubarkan, tersangka diumumkan, lalu keadaan disebut terkendali. Padahal terkendali belum tentu selesai. Sepi belum tentu damai. Jalan yang bersih dari asap belum tentu bersih dari kemarahan.
Baca juga : Setelah Merdeka Apa?
Rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling mahal membayar kekacauan. Pedagang tutup lebih cepat. Pekerja terlambat pulang. Sopir kehilangan penumpang. Orang tua cemas menunggu anaknya kembali. Kota yang rusuh membuat semua orang rugi, terutama mereka yang tidak pernah duduk di meja tempat keputusan dibuat. Karena itu, kerusuhan tidak boleh dirayakan sebagai keberanian, tetapi juga tidak boleh dipakai untuk mengubur isi protes.
Hannah Arendt dalam On Violence mengingatkan bahwa kekuasaan dan kekerasan bukan hal yang sama. Kekuasaan lahir dari legitimasi, persetujuan, dan kepercayaan publik. Kekerasan muncul ketika legitimasi mulai retak dan otoritas merasa perlu menegaskan diri lewat paksaan. Negara yang kuat tidak diukur dari seberapa keras ia memukul, tetapi dari seberapa mampu ia membuat warga percaya bahwa suara mereka masih punya jalan.
Titik buta kekuasaan adalah mengira semua kemarahan publik hanya soal provokator. Provokator bisa ada. Perusuh harus ditindak. Tetapi negara tidak boleh berhenti di situ. Di balik setiap ledakan jalanan biasanya ada bahan bakar yang lebih lama terkumpul: harga yang menekan, hukum yang diragukan, korupsi yang membuat muak, parlemen yang dianggap jauh, dan suara rakyat yang merasa tidak didengar. Api di jalan sering hanya gejala dari bara yang dibiarkan terlalu lama.
Karena itu, jawaban negara harus dua arah. Tindak kekerasan, tetapi dengarkan protes. Pulihkan keamanan, tetapi buka ruang koreksi. Periksa tindakan aparat, tetapi juga periksa kebijakan yang memantik marah. Lindungi fasilitas publik, tetapi jangan jadikan perlindungan fasilitas sebagai alasan melupakan manusia. Demokrasi yang sehat tidak membiarkan kota dibakar, tetapi juga tidak membiarkan kegelisahan rakyat dikunci dalam sunyi.
Baca juga : Maulid Tanpa Akhlak
Jakarta jangan membara lagi. Tetapi api tidak padam hanya dengan water cannon, pagar, dan pasukan. Api padam ketika rakyat merasa didengar, hukum terasa adil, elite tahu malu, dan negara berani mengoreksi diri. Negara boleh memadamkan api di jalan. Tetapi jangan lupa mencari siapa yang menyalakan bara di dada rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.