RM.id Rakyat Merdeka - Palu sudah diketok. APBN 2027 resmi disahkan dengan belanja Rp 4.106,3 triliun—untuk pertama kalinya menembus Rp 4.000 triliun. Angkanya besar. Prioritasnya banyak. Dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, desa, sampai kemiskinan. Sekarang rapat boleh selesai. Tetapi pekerjaan sebenarnya baru dimulai.
Masalah anggaran negara memang sering terjadi setelah tepuk tangan berhenti. Di atas kertas, setiap rupiah sudah punya alamat. Dalam perjalanan, alamat itu bisa berubah. Anggaran terlambat diserap. Proyek molor. Pengadaan tersendat. Program tumpang tindih. Uang habis menjelang Desember karena kementerian mengejar realisasi. Lalu keberhasilan diumumkan dari persentase serapan. Seolah uang yang berhasil dibelanjakan otomatis berarti masalah berhasil diselesaikan.
Baca juga : Ingatan Jangan Dipelintir
Rakyat tentu tidak hidup dari persentase serapan. Orang tua tidak bertanya berapa persen anggaran pendidikan sudah cair. Mereka bertanya apakah sekolah anaknya membaik. Pasien tidak membutuhkan grafik realisasi anggaran kesehatan. Mereka ingin obat tersedia dan antrean tidak seharian. Petani tidak makan laporan ketahanan pangan. Mereka membutuhkan pupuk, irigasi, harga yang layak, dan pasar. Anggaran boleh sudah diketok. Masalah rakyat belum.
Aaron Wildavsky dalam The Politics of the Budgetary Process menunjukkan bahwa anggaran bukan sekadar pekerjaan menghitung pemasukan dan pengeluaran. Anggaran adalah proses politik tentang pilihan: siapa mendapat apa, kapan, dan melalui mekanisme apa. Karena itu, angka yang disahkan parlemen baru merupakan awal. Nasib sebenarnya ditentukan ketika anggaran bertemu birokrasi, kepentingan, kapasitas pelaksana, koordinasi antarlembaga, dan kenyataan di lapangan.
Baca juga : Demo Bukan Penyakit
Di sinilah penyakit autopilot harus dihindari. Setelah APBN disahkan, pemerintah mudah terjebak pada keyakinan bahwa program akan berjalan karena uangnya sudah tersedia. Padahal uang tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Anggaran pendidikan yang besar belum menjamin mutu belajar. Anggaran perlindungan sosial yang besar belum menjamin bantuan tepat sasaran. Anggaran pangan yang besar belum menjamin harga stabil. Semakin besar anggaran, semakin besar pula ruang salah kelola jika pengawasannya kecil.
Maka 2027 harus menjadi tahun spending better, bukan sekadar spending bigger. Setiap program besar perlu indikator hasil yang bisa dibaca publik. Kementerian harus berani menghentikan kegiatan yang tidak efektif meski anggarannya tersedia. DPR jangan menghilang setelah palu diketok. BPK, Ombudsman, masyarakat sipil, media, dan warga harus bisa mengikuti jejak uang sampai manfaat akhirnya. Jangan tunggu Desember untuk menemukan bahwa anggaran habis tetapi masalah masih utuh.
Baca juga : Desa Jangan Dipakai
Empat ribu triliun rupiah adalah kekuatan besar. Ia bisa memperbaiki sekolah, menjaga pangan, mengangkat keluarga miskin, membuka pekerjaan, dan memperkuat republik. Tetapi uang sebesar itu juga bisa menguap menjadi rapat, proyek, laporan, dan angka realisasi. APBN bukan pesawat yang cukup diberi tujuan lalu dibiarkan terbang sendiri. Jangan nyalakan autopilot. Uang rakyat tetap butuh pilot yang tahu ke mana harus mendarat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.