Dark/Light Mode
- Polri Dinilai Jadi Pilar Pemerintahan Prabowo-Gibran Tangani Karhutla
- Saddil Ramdani Dipinjamkan Persib ke Persebaya
- Pramono Ingin Turunkan Hujan Di Jakarta Untuk Hilangkan Abu Vulkanik
- Ahli ITB Ingatkan Bahaya Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Kualitas Air Dan Tanah
- El Nino Dan Erupsi Gunung, Prabowo Salurkan Bantuan Beras Hingga Akhir Tahun
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) punya nakhoda baru. Destry Damayanti resmi memimpin BI untuk lima tahun ke depan. Tugas pertamanya tidak ringan: menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, merawat stabilitas sistem keuangan, sekaligus menghadapi pemerintah yang sedang berambisi mempercepat pertumbuhan. Semua membutuhkan sinergi. Tetapi ada satu kata yang harus tetap dijaga jaraknya: tunduk.
Bank sentral memang tidak hidup di pulau sendiri. Kebijakan moneter harus bertemu kebijakan fiskal. Likuiditas harus mengalir ke dunia usaha. Kredit harus membantu investasi dan membuka lapangan kerja. Pemerintah dan BI karena itu harus berbicara. Namun sinergi berbeda dengan subordinasi. Terlalu jauh dari pemerintah membuat koordinasi macet. Terlalu dekat membuat pasar mulai bertanya: siapa sebenarnya yang memegang kemudi?
Baca juga : Defisit Tak Bersolek
Bagi rakyat, perdebatan tentang independensi bank sentral mungkin terdengar seperti urusan ekonom di gedung berpendingin udara. Padahal akibatnya bisa mampir sampai dapur. Ketika rupiah melemah, harga barang impor ikut tertekan. Ketika inflasi naik, uang belanja mengecil. Ketika suku bunga salah dosis, cicilan rumah, modal usaha, dan kesempatan kerja ikut terkena. Rakyat mungkin tidak pernah datang ke Jalan Thamrin. Tetapi keputusan dari Jalan Thamrin bisa datang ke dompet mereka.
Charles Goodhart dalam The Evolution of Central Banks menunjukkan bagaimana bank sentral berkembang menjadi institusi yang kredibilitasnya bertumpu pada kemampuan menjaga kestabilan moneter dan kepercayaan terhadap mata uang. Pelajarannya sederhana: uang pada akhirnya adalah soal percaya. Selembar rupiah bernilai bukan karena kertasnya mahal, melainkan karena masyarakat percaya ada institusi yang menjaga nilainya. Begitu kepercayaan itu retak, pidato panjang tidak mudah menambalnya.
Baca juga : DPR Jangan Numpang
Bahaya terbesar karena itu bukan koordinasi BI dengan pemerintah. Koordinasi memang diperlukan. Yang berbahaya adalah ketika batas antara koordinasi dan kepatuhan mulai kabur. Pemerintah membutuhkan pertumbuhan tinggi, kredit deras, pembiayaan murah, dan proyek bergerak cepat. Bank sentral mempunyai kewajiban berbeda: membaca risiko, menjaga stabilitas, dan bila perlu menginjak rem ketika semua orang sedang berteriak agar gas ditekan. Rem memang tidak populer. Tetapi kendaraan tanpa rem jauh lebih berbahaya.
Destry justru dapat menggunakan awal kepemimpinannya untuk memperjelas garis itu. Bekerja sama dengan pemerintah, tetapi transparan dalam keputusan. Mendukung pertumbuhan, tetapi tidak mengorbankan stabilitas. Membuka likuiditas, tetapi tetap menghitung risiko. Dan yang terpenting, berani mengatakan tidak ketika kepentingan jangka pendek politik bertabrakan dengan kesehatan ekonomi jangka panjang. Independensi bukan berarti BI harus bermusuhan dengan pemerintah. Independensi berarti pemerintah tidak dapat memesan keputusan moneter.
Baca juga : Jakarta Jangan Membara
BI jangan tunduk. Bukan kepada pasar, bukan kepada tekanan politik, bahkan bukan kepada obsesi pertumbuhan. Ia harus tunduk kepada mandatnya. Pemerintah boleh menekan gas pembangunan. BI boleh membantu menunjukkan jalan. Tetapi seseorang tetap harus menjaga rem. Sebab rupiah tidak bisa membaca pidato politik. Rupiah hanya membaca kepercayaan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.