RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia punya tanah. Singapura punya kalkulator. Indonesia punya sumber daya. Singapura punya jaringan untuk membuat sumber daya itu bergerak. Yang satu memiliki kekayaan, yang lain piawai menentukan bagaimana kekayaan itu dihargai.
Di situlah paradoks hubungan kedua negara yang saat ini sedang memanas: yang besar belum tentu paling berkuasa, yang kecil belum tentu berada di posisi tawar yang lemah.
Selama puluhan tahun, negara kota itu membangun pelabuhan berintegritas, kepastian hukum, layanan keuangan, dan birokrasi yang relatif efisien.
Tak heran, ketika hubungan kedua negara memanas, satir yang mengumpamakan Indonesia sebagai TV berukuran besar tapi Singapuralah yang memegang remotenya, kembali mencuat.
Baca juga : Strategi Dua Jalur
Kritik sekaligus candaan ini masih bertahan sampai sekarang. Penyebabnya, antara lain karena banyak pengusaha besar Indonesia yang mempercayakan pengelolaan dana kekayaan mereka di bank-bank atau lembaga keuangan Singapura. Usahanya di Indonesia, tapi uangnya diparkir dan dikelola family office di Singapura.
Selain itu, banyak juga modal asing yang ingin masuk Indonesia harus melalui Singapura, antara lain karena kepastian hukum dan insentif pajaknya.
Kini, Jakarta ingin mengoreksi keadaan itu. Ingin mengkalibrasi ulang. Memperkuat daya tawar. Tentu saja, itu bukan perkara mudah. Banyak tantangannya.
Misalnya, birokrasi yang belum sejalan dengan tekad politik. Kebijakan bisa terdengar gagah, tetapi kehilangan tenaga saat berhadapan dengan perizinan berbelit, ego sektoral, dan banyak kepentingan sesaat di lapangan.
Baca juga : Pintu-pintu Yang Diketuk
Walaupun Presiden sudah sangat bersemangat, tapi kalau para pemburu rente, para pemain lapangan masih nakal serta pejabat korupnya masih berkeliaran bebas, tak akan ada artinya.
Korupsi dan ketidakpastian hukum memang menjadi penggerogot paling berbahaya.
Sementara kita tahu, investor yang sehat membutuhkan aturan yang pasti dan jelas, bukan (hanya) keistimewaan.
Tantangan serta PR itu harus segera dijawab dengan akselerasi ekstra cepat. Sebab, salah satu musuh utamanya adalah “waktu”. Karena gaya, prioritas, arah kebijakan serta ideologi pembangunan di Indonesia sangat cepat berubah, menjelang dan setelah pemilu.
Indonesia harus segera membuktikan bahwa negara ini mampu mengelola kekayaan secara lebih cerdas, adil, dan produktif. Untuk seluruh rakyat. Bukan untuk segelintir orang.
Sebab, Indonesia sudah lama punya tanah. Yang masih harus dibuktikan adalah produktivitas serta kemampuan melipatgandakan nilainya.
Jangan sampai kita terus membanggakan luasnya tanah dengan kekayaan alam luar biasa, sementara orang lain yang memegang kalkulatornya. Mereka menghitung cuan sambil memainkan remote TV. Jangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.