RM.id Rakyat Merdeka - Di republik ini, kursi jabatan selalu punya daya tarik tersendiri. Begitu sebuah posisi strategis kosong, nama-nama mulai beredar. Ada yang disebut karena pengalaman, ada yang diunggulkan karena prestasi, tetapi ada pula yang diperbincangkan karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Proses pengangkatan pejabat memang melibatkan pertimbangan politik, terutama untuk jabatan yang secara hukum bersifat politis. Namun publik berhak mengetahui apakah kemampuan dan integritas tetap menjadi ukuran utama. Sebab jabatan publik bukan hadiah untuk orang dekat. Ia adalah tanggung jawab yang konsekuensinya ditanggung orang banyak.
Patronase tidak selalu datang dengan wajah nepotisme yang terang-terangan. Ia dapat bersembunyi di balik prosedur yang tampak sah. Persyaratan dipenuhi, dokumen lengkap, seleksi dilaksanakan, dan keputusan diumumkan. Tetapi prosedur yang rapi belum tentu menjamin persaingan yang adil. Persoalan muncul ketika akses terhadap informasi, jaringan kekuasaan, atau pengaruh politik memberi keuntungan yang tidak dimiliki peserta lain. Sebaliknya, hubungan keluarga atau kedekatan politik juga tidak otomatis membuktikan seseorang tidak kompeten. Yang harus diuji adalah apakah prosesnya bebas dari konflik kepentingan dan apakah keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga : Kritik Bukan Musuh
Bagi masyarakat, persoalan pengisian jabatan bukan sekadar urusan siapa memperoleh kursi. Kualitas pejabat menentukan bagaimana sekolah dikelola, rumah sakit melayani pasien, izin usaha diterbitkan, dan anggaran digunakan. Ketika kompetensi tidak menjadi pertimbangan yang memadai, risiko kesalahan kebijakan dan pelayanan yang buruk ikut meningkat. Pegawai yang bekerja profesional pun dapat kehilangan motivasi apabila kesempatan promosi dianggap lebih bergantung pada kedekatan daripada prestasi. Akibatnya tidak selalu langsung terlihat. Namun dalam jangka panjang, organisasi publik dapat kehilangan kemampuan untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki keahlian.
Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy justru menyajikan sindiran terhadap masyarakat yang menganggap kedudukan sosial sepenuhnya mencerminkan kecerdasan dan usaha pribadi. Dalam dunia yang dibayangkannya, mereka yang berada di puncak merasa pantas memperoleh seluruh keistimewaan, sementara mereka yang tertinggal dianggap bertanggung jawab atas kegagalannya sendiri. Kritik Young mengingatkan bahwa meritokrasi dapat berubah menjadi pembenaran ketimpangan apabila perbedaan kesempatan awal diabaikan. Karena itu, seleksi jabatan yang adil bukan hanya soal mengukur kemampuan. Negara juga perlu memastikan kesempatan yang terbuka, standar yang relevan, serta proses penilaian yang tidak dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi.
Persoalan menjadi lebih rumit ketika jabatan publik diperlakukan sebagai perpanjangan hubungan pribadi. Loyalitas kepada pimpinan tentu diperlukan dalam menjalankan kebijakan yang sah. Tetapi loyalitas kelembagaan berbeda dari kesetiaan tanpa syarat kepada individu. Pejabat profesional berkewajiban memberikan pertimbangan yang benar, termasuk ketika nasihatnya tidak menyenangkan atasan. Jika promosi terlalu bergantung pada kemampuan menyenangkan pimpinan, organisasi berisiko kehilangan keberanian untuk menyampaikan informasi yang buruk. Keputusan akhirnya dapat dibuat berdasarkan laporan yang ingin didengar, bukan kenyataan yang perlu dihadapi. Negara bukan perusahaan keluarga. Jabatan publik tidak semestinya berpindah mengikuti silsilah kedekatan.
Perbaikan harus dimulai dari mekanisme pengisian jabatan yang dapat diperiksa. Untuk jabatan birokrasi yang mensyaratkan sistem merit, kriteria kompetensi, rekam jejak, dan hasil penilaian perlu diterapkan secara konsisten. Potensi konflik kepentingan harus diungkap dan dikelola. Pengawasan internal maupun eksternal perlu memiliki ruang untuk memeriksa penyimpangan tanpa tekanan. Sementara untuk jabatan politik yang memberi kewenangan diskresioner kepada pejabat terpilih, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai alasan pengangkatan dan kecakapan orang yang dipilih. Kewenangan menunjuk seseorang bukan berarti kebebasan dari kewajiban mempertanggungjawabkan pilihan tersebut.
Baca juga : Besok Jangan Digadai
Republik membutuhkan orang-orang yang mampu menjalankan jabatan, bukan sekadar orang-orang yang berhasil mendapatkannya. Kedekatan dapat membuka pintu perkenalan, tetapi tidak seharusnya menggantikan pembuktian kemampuan. Prestasi penting, namun kesempatan untuk menunjukkan prestasi juga harus dibagikan secara adil. Jabatan publik membawa kewenangan atas uang, aturan, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, proses pengisiannya tidak boleh diperlakukan sebagai urusan pribadi pemegang kekuasaan. Kursi negara bukan harta peninggalan. Ia tidak diwariskan kepada yang paling dekat, melainkan dipercayakan kepada yang mampu mempertanggungjawabkannya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.