Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Besok, pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun. Seperti biasa, ulang tahun kekuasaan mengundang dua kesibukan: pemerintah menyusun daftar keberhasilan, pengkritik menyiapkan daftar kekurangan. Keduanya sah. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, koperasi desa, hilirisasi, dan ketahanan pangan menjadi bagian dari agenda besar yang kini diuji pelaksanaannya. Namun ada pertanyaan yang lebih penting daripada berapa banyak program telah diluncurkan: setelah dua tahun, apakah negara semakin mampu bekerja tanpa harus selalu menunggu perintah dari atas?
Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk mengubah sebuah republik. Tetapi cukup untuk melihat arah perubahan. Pemerintah tentu mewarisi masalah lama: birokrasi yang berlapis, ketimpangan wilayah, pekerjaan informal, hingga pelayanan publik yang belum merata. Warisan itu nyata. Namun setelah dua tahun, penjelasan tentang warisan tidak boleh menjadi jawaban untuk setiap persoalan. Kekuasaan menerima mandat bukan hanya untuk mengelola keadaan, melainkan memperbaikinya. Dua tahun cukup untuk berhenti menyalahkan warisan. Belum cukup untuk mengklaim warisan.
Baca juga : Miskin Jangan Target
Dari sudut pandang rakyat, evaluasi pemerintahan tidak dimulai dari ruang konferensi pers. Ia dimulai dari harga kebutuhan pokok, kesempatan bekerja, mutu sekolah, layanan kesehatan, dan kepastian hukum. Pemerintah dapat menunjukkan kenaikan produksi pangan, perluasan program sosial, atau investasi baru. Capaian itu penting dan layak diuji berdasarkan manfaatnya. Namun, lembaga riset CORE Indonesia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas pekerjaan dan perlindungan pekerja informal. Artinya, keberhasilan kebijakan tidak cukup dihitung dari kegiatan yang terlaksana. Pertanyaannya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, produktif, dan memiliki peluang untuk maju.
Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay menjelaskan bahwa ketertiban politik yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kapasitas negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas demokratis. Negara harus mampu melaksanakan keputusan. Tetapi kemampuan itu perlu dibatasi hukum dan diawasi masyarakat. Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Pemerintahan yang cepat mengambil keputusan belum tentu memiliki institusi yang kuat. Begitu pula prosedur demokratis yang lengkap belum otomatis menghasilkan pelayanan efektif. Kemajuan kelembagaan terjadi ketika kewenangan, kompetensi, aturan, dan pertanggungjawaban bekerja bersama.
Baca juga : Menhaj Tekankan, Pengelolaan Dana Haji Harus Aman dan Produktif
Ukuran inilah yang sering terlewat dalam perayaan politik. Sebuah program bisa berjalan karena perhatian langsung presiden, tetapi apakah sistemnya tetap bekerja ketika perhatian berpindah? Menteri dapat mengejar target melalui instruksi khusus, tetapi apakah koordinasi antarlembaga menjadi lebih baik? Anggaran dapat diperbesar, tetapi apakah pengawasan dan evaluasi ikut diperkuat? Bahkan program yang populer pun membutuhkan mekanisme koreksi ketika muncul persoalan. Negara tidak boleh selamanya bergantung pada energi pribadi pemimpinnya. Republik memerlukan institusi yang sanggup bekerja pada hari-hari biasa, bukan hanya ketika kamera menyala dan pejabat datang meninjau.
Memasuki tahun ketiga, pemerintah perlu menggeser perhatian dari peluncuran menuju pelembagaan. Program prioritas harus memiliki standar layanan, pembagian kewenangan, pembiayaan berkelanjutan, dan evaluasi dampak yang terbuka. Kementerian serta pemerintah daerah memerlukan koordinasi yang jelas, bukan sekadar tambahan target. DPR harus menjalankan pengawasan substantif. Kritik publik perlu diperlakukan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan, bukan gangguan komunikasi. Program yang berhasil diperluas berdasarkan bukti; yang bermasalah diperbaiki tanpa gengsi. Konsistensi pemerintahan bukan berarti mempertahankan semua keputusan, melainkan menjaga tujuan sambil berani mengoreksi cara.
Baca juga : Birokrasi Jangan Lomba
Besok mungkin ada banyak angka, grafik, dan pidato tentang dua tahun perjalanan pemerintahan. Semua memiliki tempatnya. Namun sejarah tidak hanya mencatat berapa program yang pernah diresmikan seorang presiden. Sejarah juga menguji apa yang tetap berdiri ketika masa jabatannya selesai. Prabowo–Gibran masih memiliki waktu untuk memperkuat fondasi itu. Dua tahun pertama memperlihatkan pilihan dan arah. Tahun-tahun berikutnya akan menguji daya tahannya. Kekuasaan boleh meninggalkan banyak program. Tetapi warisan terpentingnya adalah negara yang tetap bekerja ketika orang yang berkuasa sudah berganti.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
