Dark/Light Mode

Santri Jangan Pajangan

Jumat, 23 Oktober 2026 08:37 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemarin, 22 Oktober, santri kembali menjadi pusat perhatian. Sarung dikenakan, peci dirapikan, upacara digelar, dan ucapan selamat memenuhi media sosial. Tahun ini temanya terdengar menjanjikan: “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Penghormatan itu pantas diberikan. Sejarah mencatat peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk melalui Resolusi Jihad 1945. Tetapi setelah spanduk diturunkan dan panggung dibongkar, pertanyaan lama kembali muncul: apakah negara benar-benar memperkuat pesantren, atau baru semakin pandai merayakannya?

Santri memiliki tempat istimewa dalam imajinasi politik Indonesia. Mereka dipuji sebagai penjaga moral, pewaris tradisi, sekaligus benteng kebangsaan. Ketika musim politik tiba, pesantren ramai dikunjungi. Ketika peringatan nasional datang, santri tampil di barisan depan. Namun penghormatan simbolik tidak selalu sejalan dengan perhatian terhadap kebutuhan nyata. Banyak pesantren masih menghadapi tantangan sarana pendidikan, penguatan kapasitas guru, akses teknologi, dan pembiayaan kelembagaan. Negara mudah meminta pesantren melahirkan generasi unggul. Persoalannya, apakah kesempatan untuk menjadi unggul sudah dibagikan secara adil?

Baca juga : Kuasa Harus Berbekas

Di balik tembok pesantren, kehidupan berjalan jauh dari gemerlap seremoni. Ada santri yang belajar kitab hingga larut malam, lalu membantu pekerjaan pondok sebelum subuh. Ada keluarga yang berharap pendidikan pesantren menjadi jalan mobilitas sosial anaknya. Ada alumni yang pulang ke desa untuk mengajar, mendampingi petani, membangun koperasi, atau menggerakkan kegiatan sosial. Mereka memiliki disiplin, jejaring solidaritas, dan etos pengabdian. Namun bekal itu perlu dipertemukan dengan kecakapan baru. Santri harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi, riset, teknologi, dunia usaha, dan pekerjaan profesional tanpa harus meninggalkan identitas kepesantrenannya.

Nurcholish Madjid dalam Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan kekayaan tradisi dan karakter khas, sekaligus menghadapi tuntutan pembaruan. Pemikirannya mengingatkan bahwa mempertahankan identitas tidak berarti menolak perubahan. Pesantren memiliki modal kultural berupa kemandirian, kedekatan guru dan murid, serta pembentukan watak melalui kehidupan bersama. Modal itu dapat menjadi kekuatan pendidikan modern apabila dikembangkan secara terbuka dan kritis. Tantangannya bukan memilih antara kitab kuning dan kecerdasan buatan. Tantangannya adalah memastikan kedalaman tradisi dapat berdialog dengan kemajuan pengetahuan.

Baca juga : Dua Tahun, Apa?

Di bidang ekonomi, persoalannya bahkan lebih menarik. Pesantren memiliki komunitas, lahan, jaringan alumni, kebutuhan konsumsi, dan kepercayaan sosial yang dapat menjadi fondasi usaha produktif. Pertanian, peternakan, pengolahan pangan, koperasi, dan industri kreatif dapat berkembang dari ekosistem tersebut. Tetapi kemandirian tidak lahir hanya dengan membagikan bantuan modal dan menggelar pelatihan kewirausahaan. Usaha pesantren memerlukan manajemen profesional, akses pembiayaan yang sehat, pendampingan, teknologi, serta pasar yang berkelanjutan. Negara perlu mendukung tanpa menjadikan pesantren sekadar pelaksana program atau perpanjangan kepentingan politik. Kemandirian kehilangan maknanya ketika bantuan justru menciptakan ketergantungan.

Karena itu, penghormatan terhadap santri harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur. Perkuat mutu pendidikan pesantren tanpa menyeragamkan kekhasan kurikulumnya. Perluas beasiswa, pengakuan kompetensi, kemitraan riset, dan akses pendidikan tinggi. Bangun ekosistem usaha berbasis potensi lokal, bukan proyek sesaat yang berhenti setelah peresmian. Pastikan dukungan anggaran transparan, merata, dan tidak diskriminatif. Perlindungan anak, kesehatan lingkungan, serta tata kelola pesantren juga harus diperkuat melalui pendampingan yang menghormati otonomi lembaga. Negara berkewajiban membuka kesempatan, sementara pesantren bertanggung jawab menjaga integritas, mutu pendidikan, dan kepercayaan masyarakat.

Baca juga : Miskin Jangan Target

Hari Santri semestinya bukan satu hari ketika negara merasa telah membayar utang sejarah melalui upacara. Pengabdian santri berlangsung sepanjang tahun, sering kali di tempat yang tidak dijangkau kamera dan jauh dari pusat kekuasaan. Mereka mengajar, merawat solidaritas, mendampingi masyarakat, dan menjaga kehidupan keagamaan tetap berpijak pada kemanusiaan. Kontribusi itu membutuhkan pengakuan yang lebih bermakna daripada tepuk tangan. Santri jangan hanya dicari ketika kalender menunjukkan 22 Oktober. Sebab republik tidak kekurangan orang yang pandai memuji santri. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuka jalan agar santri dapat membangun negeri tanpa kehilangan kemandiriannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.