Herman Khaeron: Pilkada Memang Harus Dievaluasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Perhelatan Pilkada Serentak 2024 menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan. Yang disorot, mulai dari dugaan politik uang, konflik antar pendukung hingga anggaran negara yang dikeluarkan begitu besar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai yang mengevaluasi pesta demokrasi di seluruh penjuru Indonesia ini. Dalam evaluasinya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih DPRD. Yang menjadi dasar usulan dipilih melalui DPRD, karena Pilkada membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Bayangkan, misalkan di Jawa Barat, satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPR ini, usai menghadiri acara Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Baca juga : Kebijakan Pemerintah Harus Didukung Data Yang Akurat

Jazilul menilai, pemilihan gubernur dengan pilkada tidak efektif secara pendanaan. Ia menyebut, peran gubernur pun hanya sebagai koordinator. “Lebih baik serahkan kepada DPRD, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain, yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya, lebih simpel," tambahnya.

Jika gubernur dipilih melalui DPRD, maka negara bisa menghemat atau anggarannya dialihkan untuk kepentingan yang lain. Misalnya, untuk membangun sekolah, renovasi sekolah dan lainnya.

Bisa dibayangkan, lanjutnya, dengan anggaran 1,9 triliun bisa membangun beberapa sekolah di Jabar. Kalau untuk renovasi sekolah, cukup mengcover renovasi sekolah di Jabar.

Baca juga : Waketum Gerindra Sebut Sudah Dikaji & Diuji Coba

Yang menjadi catatan lain adalah, rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada. Kata Jazil, berapa anggaran yang dikeluarkan negara untuk mencetak kertas suara di setiap daerah, tetapi tidak digunakan.

“Kalau partisipasi rendah, ngapain pakai bikin kotak-kotak suara, mahal-mahal cetak kertas, kan bisa mekanisme lewat DPRD," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengakui, Pilkada kemarin perlu dievaluasi. Sebab, Pilkada semakin pragmatis. Namun, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh menilai, wacana Pilkada melalui DPRD, membuat demokrasi di Indonesia memburuk. “Mundur dong,” katanya.

Baca juga : Komdigi-KPAI Rancang PP Perlindungan Anak

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Herman Khaeron, tentang wacana gubernur dipilih DPRD yang semakin ramai dibahas ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.