Survei P3M–UI: Tingkat Kepuasan Publik ke Kemendikdasmen Capai 89,8 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M–UI) merilis hasil survei nasional tentang evaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. Hasilnya dipaparkan dalam Diskusi Terbuka P3M–UI di Kampus UI Depok, Kamis (23/10/2025), yang dihadiri dosen, peneliti, mahasiswa, dan perwakilan media nasional.

Kepala P3M–UI, Prof. Wahyu Sulistiadi, mengatakan bahwa riset ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Universitas tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ilmu, tetapi juga harus mampu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menilai kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan,” ujar Prof. Wahyu, seperti keterangan yang diterima redaksi, Senin (27/10/2025).

Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo, Kemendikdasmen Pacu Pemerataan Pendidikan Digital

Peneliti Senior P3M–UI, Dr. Prima Ariestonandri, memaparkan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap berbagai program unggulan Kemendikdasmen berada di kisaran 59,3 persen hingga 77,7 persen. Tiga program paling dikenal adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun (77,7 persen), Digitalisasi Pembelajaran (75,8 persen), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75 persen).

Sementara itu, persepsi publik terhadap pelaksanaan program unggulan tergolong sangat positif. Sebanyak 96 persen hingga 98,7 persen responden menilai implementasi program berjalan baik dan sangat baik.

Baca juga : Survei IPO: Mayoritas Publik Puas dan Percaya pada Presiden Prabowo

Lebih dari 96 persen masyarakat juga meyakini program Kemendikdasmen berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran, kemajuan daerah, dan perkembangan pendidikan nasional. Secara agregat, 89,8 persen responden menilai kinerja Kemendikdasmen baik dan sangat baik, sedangkan 89,1 persen optimistis kebijakan pendidikan akan semakin baik ke depan.

Dalam sesi diskusi panel, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus anggota Dewan Guru Besar UI, Prof. Irfan Ridwan Maksum, menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dia menerangkan, sejak diberlakukannya otonomi daerah, urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Karena itu, keberhasilan Kemendikdasmen sangat bergantung pada koordinasi, dukungan, dan kapasitas daerah.

Baca juga : Setahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Nasional Menguat, Kepercayaan Publik Meningkat

Ia menambahkan, evaluasi kebijakan pendidikan ke depan tidak cukup berbasis opini publik semata. Harus melibatkan pandangan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk guru, kepala sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.

Riset nasional ini menjadi kontribusi akademik P3M–UI dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy research) di sektor pendidikan. P3M–UI berharap hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak untuk terus meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.