Bamsoet: Alhamdulillah Kadin Bersatu Kembali, Dorong Ekonomi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin menandai tonggak penting memperkuat soliditas dan persatuan, dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Munas Konsolidasi Kadin tidak hanya bertujuan untuk memperkuat internal organisasi, tetapi juga menegaskan posisi sebagai mitra strategis Pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Bamsoet menyatakan, dengan mengukuhkan kepemimpinan baru serta merumuskan strategi strategis ke depan, Kadin diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Musyawarah ini selanjutnya menjadi tempat bagi pengambilan keputusan strategis yang menyangkut arah dan kebijakan Kadin.

Dia menekankan, dalam situasi global yang terus berubah, dengan tantangan seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan persaingan internasional tidak dapat diabaikan, kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta menjadi semakin penting. "Kadin yang merupakan 

Baca juga : Pengamat: Danantara Bisa Jadi Pilar Penting Perekonomian Nasional

representasi dari berbagai sektor usaha, memiliki potensi untuk mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," ujar Bamsoet, usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Musyawarah ini mengukuhkan Anindya Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 dan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hadir juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Baca juga : Negosiasi Dengan Apple, Pemerintah Didorong Kedepankan Kepentingan Ekonomi Nasional

Bamsoet menjelaskan, musyawarah ini menegaskan posisi Kadin sebagai representasi resmi para pelaku usaha di Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti inflasi yang tinggi, ketidakpastian politik dan persaingan global yang tajam, Kadin berperan penting dalam memberikan suara bagi pengusaha nasional serta memperjuangkan kepentingan dunia usaha.

Dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, Kadin berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Data terbaru menunjukan bahwa kontribusi sektor swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa Kadin sebagai representasi sektor swasta memiliki tanggungjawab yang besar dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan Kadin dapat menjadi motor penggerak untuk menarik investasi asing dan memperkuat daya saing nasional," kata Bamsoet.

Baca juga : Menteri Bappenas: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Ekonomi dan Hasil Tani Lokal

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin dapat lebih aktif dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha. Semisal dalam menghadapi era digitalisasi, industri di Indonesia harus beradaptasi dengan teknologi baru dan inovasi yang terus berkembang. Kadin perlu menjadi katalisator dalam proses transformasi digital ini dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada para pelaku usaha. Khususnya, UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Bamsoet menekankan, Kadin Indonesia harus berperan dalam memperjuangkan regulasi yang lebih ramah usaha. Sebagai contoh, pengurangan birokrasi dan biaya transaksi dalam proses perizinan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku usaha. "Melalui advokasi yang kuat, Kadin dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah mengenai kebijakan yang mendukung pengembangan usaha," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.