Apkasindo Dukung Satgas PKH Untuk Indonesia Emas 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menegaskan dukungannya terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebagai bagian dari upaya penataan sektor perkebunan sawit menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan setelah APKASINDO mendampingi pengurus KUD Tiga Koto, Kabupaten Kampar, dalam proses klarifikasi dengan Satgas PKH pasca pemasangan plang penertiban di lahan mereka.

Sebanyak 1.275 kepala keluarga petani sawit yang tergabung dalam KUD Tiga Koto sempat merasa khawatir atas pemasangan plang tersebut. Namun, dalam pertemuan klarifikasi yang berlangsung di Posko Satgas PKH, Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Minggu (23/3), pihak Satgas menegaskan komitmennya untuk memberikan jalur afirmasi kepada petani rakyat.

Ketua KUD Tiga Koto, Datuk H Yasri Nardi, mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan Satgas PKH, mengingat perkebunan KUD merupakan bagian dari program kemitraan plasma KKPA PT Padasa.

Baca juga : Dubes Djauhari Oratmangun Dukung AI Blockchain Center Indonesia

“Saat Rakernas APKASINDO di Jakarta beberapa waktu lalu, perwakilan Satgas menyampaikan bahwa kebun sawit rakyat bukanlah target utama penertiban. Namun, tiba-tiba plang dipasang di kebun kami tanpa ada klarifikasi lebih dulu,” ujar Yasri Nardi.

Sekjen DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, yang turut mendampingi KUD Tiga Koto, menegaskan bahwa kebun tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 2007. Namun, dalam perkembangan regulasi, lahan tersebut dikategorikan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

“Saat ini KUD sedang menjalani proses penataan kawasan hutan/TORA sesuai UU No.6/2023 dan PP 24/2021. Hasilnya sudah jelas, tinggal menunggu SK Menteri Kehutanan,” ujar Rino.

Setelah tiga jam pertemuan, Brigjen TNI Dody Triwinarto, Wadan Satgas PKH, memberikan jaminan bahwa negara tidak akan mengganggu mata pencaharian rakyat.

Baca juga : Apkasi Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

“Tidak perlu cemas, kami ingin menata perkebunan sawit agar lebih baik, meningkatkan pendapatan negara, serta menyejahterakan masyarakat,” ungkap Brigjen Dody.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menegaskan bahwa komunikasi dengan Satgas PKH harus terus dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“APKASINDO sudah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Bappenas dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, untuk memastikan bahwa kebijakan Satgas PKH tidak merugikan petani sawit rakyat,” ujar Gulat.

DPP APKASINDO juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hasil Rakernas yang menyoroti klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan terhadap lahan petani sawit rakyat.

Baca juga : Urai Kemacetan, Tol Fungsional Solo-Jogja Siap Dibuka Untuk Mudik 2025

“Kami mendukung Satgas PKH, sepanjang ada jalur afirmasi bagi petani sawit rakyat. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Gulat.

Sebagai organisasi petani sawit terbesar dengan 2,4 juta anggota, APKASINDO berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan petani.

“Kami percaya Presiden Prabowo dan Satgas PKH tetap mengutamakan kepentingan petani sawit dalam kebijakan mereka,” pungkas Gulat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.