Kabar Baik dari Washington, Tarif 32 Persen untuk Indonesia Ditunda

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kabar baik mengenai hasil negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), di Washington DC. Penerapan tarif impor 32 persen terhadap produk Indonesia akan ditunda. Selain itu, Indonesia juga tidak dikenai tambahan tarif 10 persen yang dipatok AS untuk negara-negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Indonesia memutuskan bergabung BRICS awal tahun ini.

Airlangga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat di AS untuk negosiasi soal tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Seperti, bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, di Washington, Rabu (9/7/2025).

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai komitmen Indonesia menaikkan impor migas dan pertanian dari AS, agar neraca perdagangan kedua negara menjadi seimbang. Selain itu, dibicarakan juga mengenai potensi Indonesia terkena tambahan tarif sebesar 10 persen karena masuk BRICS. Tawaran-tawaran Indonesia dalam negosiasi ini akan masuk ke meja Trump.

Hasil sementara negosiasi ini cukup menggembirakan. Pertama, ancaman 10 persen tarif tambahan untuk negara-negara BRICS tidak menyasar Indonesia. "Tambahan itu tidak ada," ungkap Airlangga, dari Brussel, Belgia, Sabtu (12/7/2025).

Kedua, tarif 32 persen yang disebutkan Trump dalam surat kenegaraannya ke Presiden Prabowo Subianto, ditunda. Kedua belah pihak sepakat untuk fokus menyelesaikan tawaran yang telah masuk.

Baca juga : Pamor Prabowo Makin Moncer

"Waktunya, kita sebut pause. Jadi, penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," tutur Airlangga.

Saat ini, sambung Airlangga, kedua negara tengah mengkaji penawaran masing-masing pihak untuk diputuskan. Harapannya, baik Indonesia maupun AS, bisa segera melanjutkan perdagangan yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, tarif 32 persen itu awalnya akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2025. "Jadi, tiga minggu ini diharapkan finalisasi proposal dan fine tuning (proses penyesuaian) dari yang sudah dipertukarkan," ungkap Airlangga.

Airlangga, yang ditunjuk Prabowo sebagai ketua tim negosiator, sudah dua kali bertemu pihak Washington. Pertemuan pertama, dilakukan di sela-sela forum Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga bertemu United States Trade Representative Jamieson Greer. Dia menyerahkan sejumlah dokumen penting yang kemudian mendapat apresiasi. Di sisi lain, Pemerintah juga telah menyelesaikan putaran pertama perundingan yang mencakup berbagai isu strategis, seperti tarif perdagangan, hambatan non-tarif, perdagangan digital, hingga isu keamanan ekonomi.

Baca juga : Pulang ke Solo Setelah Liburan dari Bali, Jokowi Lebih Bugar

Kedua, Airlangga bertemu US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer di Washington, Rabu (9/7/2025). Baik Indonesia dan AS telah satu frekuensi untuk progres perundingan. Terlebih, Pemerintah bersama pelaku usaha Indonesia menawarkan paket pembelian komoditas dan investasi di AS sebesar 34 miliar dolar AS. Tujuannya, guna menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar dolar AS.

Konkretnya, Indonesia memborong komoditas dari AS, seperti gandum dan energi. Perjanjian pembelian produk-produk AS ini ditandatangani sektor swasta sebagai tawaran utama kepada Washington agar tarif resiprokal bisa diturunkan.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menganggap, kabar ini sebagai capaian besar atas negosiasi yang dilakukan Airlangga. Dengan posisi Indonesia sebagai negara pertama yang datang ke AS untuk melakukan negosiasi penurunan tarif, keberhasilan Airlangga ini perlu mendapat acungan jempol negara yang mengalami nasib serupa.

“Mendapat capaian yang gemilang berupa penundaan tarif, maka Menko Perekonomian layak mendapatkan apresiasi dari negara-negara dunia," Hikmahanto kepada Rakyat Merdeka, Minggu (13/7/2025).

Dari pihak pengusaha, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, happy mendengar kabar baik ini. Sarman meminta agar Pemerintah melakukan berbagai upaya agar tarif 32 persen bisa dibatalkan.

Baca juga : 90 Persen Infrastruktur Gaza Dikuasai Israel

"Keberhasilan negosiasi penundaan ini menjadi kabar baik untuk selanjutnya dari penundaan menjadi pembatalan," ujar Sarman, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, penundaan ini menandakan adanya kesepakatan baru yang telah dicapai kedua negara. Harapannya, kesepakatan ini menjadi win-win solution untuk meningkatkan perdagangan yang lebih produktif bagi masing-masing negara.

"Kita berharap, dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, kesepakatan tarif  ini dapat wujudkan dengan prinsip saling menguntungkan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.