Literasi Dan Inklusi Keuangan Melampaui Target RPJMN

 Sebelumnya 
Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, capaian 2026 telah melampaui sasaran RPJMN 2025-2029. Target tersebut baru ditetapkan untuk dicapai pada 2029. 

Dengan capaian 69,57 persen, indeks literasi keuangan telah berada 0,22 poin persentase di atas target. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen atau 0,61 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sasaran RPJMN. 

“Kalau melihat standar negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), indeks literasi keuangan di angka sekitar 63 persen. Angka yang kita capai sudah tinggi, dan itu sudah melampaui target RPJMN,” ungkap Kiki. 

Namun, capaian tersebut belum berarti pekerjaan rumah selesai. Perluasan akses keuangan masih berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan pemahaman masyarakat. 

Baca juga : Korban Dipantau Dari Bank, Eksekutor Beraksi Di Jalan

Karena itu, edukasi keuangan perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami risiko, hak, dan kewajiban ketika menggunakan produk dan layanan keuangan. 

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) karena masih ada yang menggunakan produk keuangan, tapi dia belum paham,” tutur mantan bos Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ini. 

Untuk jangka panjang, Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045 sebagai bagian dari visi Indonesia Emas. 

Dengan capaian 93,61 persen pada 2026, masih terdapat selisih 4,39 poin persentase yang harus dikejar menuju target tersebut. 

Baca juga : PSG Vs Aston Villa, Duel Antar Jawara

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan, SNLIK 2026 menjadi langkah awal bagi LPS dalam membangun baseline pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan. 

“Ini sangat penting, bukan sekadar angka,” ujarnya. 

Hasil survei menunjukkan, 62,51 persen pemilik rekening telah mengetahui bahwa simpanan di bank mendapatkan jaminan keamanan. Namun, ketika ditanya mengenai lembaga yang memberikan jaminan tersebut, yakni LPS, baru 46,31 persen yang mengetahuinya. 

“Artinya, hampir separuh masyarakat belum mengetahui siapa yang menjamin dana mereka,” kata Anggito. 

Baca juga : MotoGP, Silverstone Momok Bagi Duo Marquez

Sementara itu, pengetahuan masyarakat mengenai Program Penjaminan Polis Asuransi masih sangat rendah, yakni baru 12,47 persen. 

Kondisi tersebut menunjukkan, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penjaminan produk keuangan nonbank masih membutuhkan penguatan edukasi secara lebih masif. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.