Prof Didik Sarankan Jakarta Maksimalkan APBD Sebelum Terbitkan Obligasi, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memaksimalkan dan mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum menerbitkan obligasi daerah.

Menurut Didik, kapasitas anggaran Jakarta yang besar seharusnya terlebih dahulu dioptimalkan untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan daerah sebelum Pemprov mencari sumber pembiayaan melalui penerbitan obligasi.

"APBD Jakarta lebih dari cukup dimana tahun sebelumnya mencapai tidak kurang dari Rp 91 triliun. Anggaran ini sangat besar dan jauh lebih besar dibandingkan anggaran hampir semua kementerian, kecuali beberapa seperti Kepolisian dan Kementerian Pertahanan," kata Didik dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Ia menilai, Pemprov perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang selama ini dinilai masih dapat dioptimalkan. Menurut dia, pengeluaran untuk sejumlah program dan proyek perlu ditelaah kembali agar anggaran daerah lebih diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat.

Baca juga : Sebaran Abu Vulkanik, Pemprov DKI Terapkan PJJ Mulai Senin 7 September

"Anggaran ini hanya perlu diefisienkan saja untuk hal-hal yang utama. Banyak pengeluaran anggaran seperti pengerukan waduk bisa mencapai ratusan miliar. Pengeluaran daerah selama ini masih belum efisien," ujarnya.

Didik mengatakan penerbitan obligasi daerah pada dasarnya dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, instrumen tersebut perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena menciptakan kewajiban pembayaran bagi Pemprov.

Karena itu, ia menyarankan Pemprov Jakarta terlebih dahulu membenahi tata kelola internal, termasuk memastikan kesiapan politik dan birokrasi yang sehat, transparan, serta efisien.

"Jadi sebelum melangkah ke tahap penerbitan obligasi daerah lebih baik ditata lebih dahulu internal pemerintah daerah. Harus dipikirkan sikap melihat ke dalam dahulu, yakni kesiapan politik dan birokrasi yang sehat, transparan dan efisien," katanya.

Baca juga : Pemprov DKI & BI Gelar JYLC 2026, Libatkan 500 Anak Muda

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah harus disertai disiplin anggaran agar Pemprov tidak mengambil utang secara berlebihan dengan asumsi risiko akhirnya akan ditanggung pemerintah pusat.

"Ketika di berbagai kasus banyak korupsi dan pemborosan, maka obligasi daerah belum layak diterbitkan," tegasnya.

Ia menambahkan, rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta juga tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penerbitan obligasi daerah harus melalui sejumlah tahapan dan melibatkan lembaga terkait.

Didik menyebut, proses tersebut melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga : Prof Didik: NU Harus Jadi Agen Perubahan, Bukan Sekadar Kekuatan Politik

"Jadi lebih baik memaksimalkan anggaran Jakarta yang sudah besar dan tidak usah meniru pemerintah pusat, yang rakus anggaran dimana utangnya sudah membelit APBN," katanya.

Sebelumnya, rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan, Pemprov agar berhati-hati dalam menambah utang.

Didik menilai peringatan tersebut memiliki dasar karena penerbitan obligasi daerah perlu memperhitungkan risiko gagal bayar dan potensi dampaknya terhadap perekonomian secara lebih luas.

Menurut dia, kontroversi mengenai rencana obligasi daerah Jakarta justru dapat menjadi momentum bagi Pemprov dan pemerintah pusat untuk mengkaji secara cermat manfaat serta risikonya sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.