Dark/Light Mode

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Daya Beli Dan APBN Pacu Ekonomi Tumbuh 5,45 %

Minggu, 18 Oktober 2026 06:45 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

RM.id  Rakyat Merdeka - Memasuki dua tahun masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada semester I-2026. Capaian ini ditopang oleh tingkat inflasi yang terjaga, penyaluran berbagai program perlindungan sosial, serta efektivitas anggaran negara.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi nasional pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Masih berada dalam rentang sasaran target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Capaian itu mencerminkan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan Kemenko Perekonomian, Kamis (1/10/2026).

Untuk mempertahankan stabilitas dan momentum pertumbuhan, Pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil. Langkah ini mencakup kelancaran distribusi pangan, stabilisasi nilai tukar, modernisasi pertanian, dukungan pembiayaan, hingga pengembangan kawasan pangan terintegrasi.

Dari segi penanganan kesejahteraan, Pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III tahun 2026 senilai Rp 20,44 triliun kepada 27,13 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga : Golkar Siapkan Pemenangan Di Kawasan Timur Indonesia

Selain itu, bantuan beras 10 kilogram per bulan disiapkan untuk 33,2 juta penerima pada periode Oktober–Desember 2026, di samping alokasi insentif transportasi sebesar Rp 349,4 miliar selama libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Berbagai kebijakan itu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi,” ujar Airlangga.

Di saat bersamaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan untuk membiayai program-program prioritas nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan akses pelayanan publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, belanja negara difokuskan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” papar Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Baca juga : Perum Bulog & ID Food Pangkas Rantai Pangan

Hingga 31 Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi fasilitas sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.

Pada sektor kesehatan, cakupan program Cek Kesehatan Gratis meningkat dari 70,3 juta penduduk pada 2025 menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026. APBN juga mengalokasikan pembiayaan untuk renovasi 10.000 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta melengkapi fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah.

“Di tengah dinamika global, Pemerintah juga melanjutkan reformasi fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga kesehatan APBN, serta memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar Suahasil.

Penindakan dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi ilegal juga diperketat guna mengamankan penerimaan negara. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027, naik dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.

“Memasuki tahun ketiga, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” kata Suahasil.

Baca juga : Pemprov Diingatkan 12 PR Tingkatkan Layanan

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai, capaian indikator makroekonomi dapat menjadi modal penting bagi Pemerintah.

“Capaian tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih terarah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” kata Esther kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026).

Indikator positif terlihat dari peningkatan realisasi investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun, dan berlanjut pada semester I-2026 sebesar Rp 1.010,6 triliun.

Selain investasi, penguatan ketahanan pangan juga menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian. Pemerintah juga dinilai mampu menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Minggu, 18 Oktober 2026 dengan judul "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Daya Beli Dan APBN Pacu Ekonomi Tumbuh 5,45 %"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.