Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Menjaga daya beli kelas menengah menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan tim ekonomi Kabinet Merah Putih yang sudah menginjak usia dua tahun pemerintahan. Tim ekonomi ditantang meracik kebijakan agar kelompok ini tidak sampai downgrade dan terpaksa “makan tabungan” demi menyambung hidup.
Data ekonomi menunjukkan, inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen, sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,30 persen. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Bank Indonesia (BI) turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September 2026.
Penurunan IKE tersebut menunjukkan penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini melemah, meski indeks masih berada di zona optimistis.
Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan menilai, pemerintah perlu memberikan stimulus kepada kelas menengah untuk menjaga daya beli, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Abdul, kelas menengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga pangan, sementara pertumbuhan upah relatif rendah. Pada 2026, pertumbuhan upah tercatat sekitar 1,7 persen, sedangkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) berada di atas 5 persen.
Baca juga : MBG Terus Diperbaiki
“Artinya, kalau ingin menjaga ekonomi bisa tumbuh, maka berikanlah stimulus kepada kelas menengah. Karena selama ini kelas yang terhimpit adalah justru kelas menengah yang jauh dari program-program pemerintah,” terang Abdul dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia mencontohkan stimulus berupa pengurangan tarif listrik pada 2025 yang dinilai membantu memperkuat daya beli kelas menengah. Abdul juga menyoroti penyusutan rata-rata saldo rekening masyarakat dengan simpanan di bawah Rp 100 juta.
Pada masa pandemi, rata-rata saldo kelompok tersebut mencapai Rp 2,27 juta. Namun, kini turun menjadi Rp 1,66 juta.
“Artinya kita makan tabungan, menguras tabungan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bahan-bahan makanan,” ungkapnya.
Menurut Abdul, tekanan daya beli juga tercermin dari besarnya porsi pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ia menyebut, sekitar 33 persen pendapatan masyarakat terserap untuk membeli makanan.
Baca juga : Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Tetapkan 2 TSK Baru
Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi melambat dari hampir 10 persen pada 2024 menjadi sekitar 5 persen. Kondisi ini mengindikasikan masyarakat semakin berhati-hati membelanjakan uangnya yang dikenal dengan istilah downgrade gaya hidup.
“Artinya orang tidak bisa berkonsumsi atau menahan konsumsi untuk berjaga-jaga. Jadi saya mendingan enggak usah konsumsi dulu nanti agar bisa membayar uang sekolah anak saya, gitu ya, atau untuk yang lainnya,” kata Abdul.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menilai, kondisi daya beli masyarakat tidak bisa digeneralisasi hanya berdasarkan perubahan pola konsumsi. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kondisi belanja masyarakat secara lebih terperinci berdasarkan kelompok pendapatan.
Kamrussamad secara khusus mempertanyakan pernyataan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo yang sebelumnya menyebut daya beli masyarakat tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran pola konsumsi. “Pernyataan seperti ini harus disertai dengan penjelasan lebih detail, apakah benar memang di masyarakat daya beli itu tidak mengalami penurunan?” ujar Kamrussamad, Selasa (20/10/2026).
Ia meminta pemerintah membedakan kondisi konsumsi masyarakat berpendapatan rendah yang menerima bantuan sosial dengan kelas menengah yang tidak selalu memperoleh perlindungan serupa. Menurut Kamrussamad, klaim daya beli masih terjaga perlu dikaji lebih mendalam.
Baca juga : Fahri Bachmid: Jumlahnya Tak Dibatasi, Sesuai Kebutuhan Presiden
Perubahan pola konsumsi tidak serta-merta menunjukkan seluruh kelompok masyarakat memiliki kemampuan belanja yang sama.
Tekanan ekonomi yang dihadapi kelas menengah, lanjutnya, perlu mendapat perhatian khusus karena kelompok ini tidak selalu menjadi sasaran program bantuan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, APBN terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global. Pemerintah juga berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.
Suahasil menilai, kondisi makroekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan di tengah ketidakpastian global. Aktivitas transaksi masyarakat juga dinilai tetap resilien. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
