Kepastian Kebijakan Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Investor

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepastian kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekonomi disusun secara terukur, transparan, dan berbasis kajian agar tidak mengganggu aktivitas bisnis.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan, peran negara sangat menentukan arah dan masa depan perekonomian, terutama melalui regulasi, undang-undang, serta norma yang menjadi landasan kegiatan usaha.

Menurut dia, tata kelola negara yang baik diperlukan untuk memastikan aturan main berjalan secara konsisten sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi.

"Politik jangan sampai membunuh bisnis. Jika bisnis ambruk, maka dampaknya akan meluas karena ekonomi, politik dan kekuasaan sekaligus tumbang," kata Didik dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, negara yang gagal membangun institusi berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan ekonomi jangka panjang.

Dalam kondisi tersebut, pengambilan keputusan cenderung terpusat pada pemimpin tanpa melibatkan teknokrat, ahli, dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Baca juga : Pesan Sandiaga Ke Wisudawan Paramadina: Jangan Cuma Cari Kerja, Berinovasilah

Didik mengutip pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail yang menjelaskan bahwa kegagalan negara bukan semata-mata disebabkan faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan.

Menurut pemikiran tersebut, konsentrasi kekuasaan politik pada segelintir elite tanpa mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya institusi negara.

Ia menilai, kondisi kelembagaan yang lemah dapat berdampak terhadap kualitas kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan dunia usaha dan investasi.

Didik juga menyoroti pentingnya keterlibatan teknokrat dan para ahli dalam proses penyusunan kebijakan ekonomi agar keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada intuisi personal.

Menurut dia, kebijakan publik semestinya menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) serta mempertimbangkan analisis risiko dan kondisi pasar.

"Selain tidak berbasis bukti, kebijakan dan keputusan ekonomi dan bisnis diambil demi keuntungan politik kekuasaan dalam jangka pendek kelompok elite, mengabaikan hukum pasar yang rasional dan analisis risiko ilmiah," ujarnya.

Baca juga : Prof Didik Kenang Peran Widodo AS dalam Reformasi TNI

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan kepentingan bisnis tertentu berpotensi menciptakan praktik oligarki, monopoli, serta pemburuan rente.

Praktik tersebut dapat mengganggu persaingan usaha karena kebijakan publik berisiko lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan ekonomi secara luas.

Didik juga menyoroti potensi konflik kepentingan ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk memberikan keuntungan kepada bisnis pribadi, keluarga, maupun kelompok dekatnya.

Menurut dia, pemisahan yang tegas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi diperlukan untuk menjaga integritas institusi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain itu, budaya birokrasi yang hanya menyampaikan informasi menyenangkan kepada pemimpin atau dikenal sebagai asal bapak senang (ABS) juga dapat menghambat kualitas pengambilan keputusan.

Situasi tersebut berpotensi membuat pemerintah tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi dan persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Baca juga : IHSG Anjlok, Prof Didik Singgung Soal Trust

Ia menambahkan, iklim pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, masukan, dan inovasi diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ekonomi.

Didik menegaskan, penguatan institusi dan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi serta tidak mengganggu kepastian berusaha.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, terutama ketika mekanisme pengawasan melalui lembaga negara tidak berjalan optimal.

Menurut Didik, keberlanjutan kegiatan ekonomi membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian aturan, serta kebijakan yang konsisten agar kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.