PHI Perkuat Mitigasi Risiko Hukum dan Kepatuhan Lingkungan

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat upaya mitigasi risiko hukum dalam kegiatan operasional hulu minyak dan gas bumi (migas).

Langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026, untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap dinamika regulasi hukum, khususnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program tersebut menjadi forum pembelajaran bagi manajemen dan pekerja untuk memahami berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi (lesson learned), sekaligus meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko hukum sejak dini.

Kegiatan ini secara khusus membahas pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta identifikasi dan mitigasi risiko hukum korporasi.

Hadir sebagai narasumber Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, beserta jajaran.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Senior Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M.

Baca juga : Bisnis Makin Lintas Batas, Risiko Hukum Makin Kompleks

Reza Rifandi, Senior Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta para pemimpin fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.

Dalam sambutannya, Ardhi Apriyanto menekankan pentingnya memahami dinamika regulasi hukum pidana menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026.

Menurut dia, pembaruan regulasi tersebut membawa sejumlah implikasi terhadap pengaturan dan penegakan hukum pidana, termasuk di bidang lingkungan hidup.

Karena itu, perusahaan perlu memahami perubahan tersebut secara komprehensif dalam menjalankan kegiatan operasional.

“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas, mengingat potensi dampak lingkungan dan keterkaitan kegiatan operasional dengan masyarakat. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini”, tambahnya.

Sementara itu, AKP Putu Ari Sanjaya Putra memaparkan materi mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapan KUHP baru.

Baca juga : PDC Perkuat Tata Kelola Penggunaan AI, Mitigasi Risiko Data dan Hukum

Materi tersebut mencakup perbedaan delik material dan delik formal dalam peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Selain itu, dibahas pula aspek yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan serta pencarian alat bukti oleh penyidik.

Dalam paparannya, Putu menyampaikan lima hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam menangani peristiwa lingkungan hidup. Pertama, tidak setiap kejadian lingkungan otomatis merupakan tindak pidana.

Kedua, suatu delik pidana harus dilihat berdasarkan unsur, fakta, standar, dan kesalahan. Ketiga, tanggung jawab tidak selalu berhenti pada orang yang berada di lokasi kejadian.

Keempat, data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi faktor penentu pembuktian. Kelima, pencegahan terbaik dilakukan melalui keputusan operasional yang benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui program ini, PHI mendorong penguatan langkah preventif, peningkatan pemahaman terhadap praktik penegakan hukum, serta penerapan prinsip kepatuhan dan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas operasional perusahaan.

Baca juga : Strategi Mengelola Risiko Hukum Lintas Negara dan Transaksi Strategis BUMN

Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kebijakan internal, sistem kepatuhan hukum, dan kapasitas pekerja dalam merespons dinamika serta pembaruan hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

PHI terus memperkuat tata kelola operasional hulu migas yang profesional, akuntabel, taat hukum, dan berwawasan lingkungan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi energi dan memberikan kontribusi bagi ketahanan energi nasional.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada 2025, PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.