Negara Kita Banjir Proyek

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang mendapat pujian dari para pemimpin dunia, membawa banyak berkah. Salah satunya, negara kita kebanjiran proyek.  

KTT G20 yang diselenggarakan di Bali telah menghasilkan sejumlah capaian. Selain komunike berupa Deklarasi Bali, KTT juga menghasilkan kesepakatan soal Dana Pandemi atau Pandemic Fund, serta dana transisi energi hijau.

Dari acara pertemuan para pemimpin negara G20 ini juga, pemerintah mendapat berbagai proyek dan investasi. Salah satunya adalah dari program Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diinisiasi Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan Jepang dan institusi keuangan dunia. PGII adalah kerja sama global yang salah satunya membantu dalam melakukan transisi energi.

Total dana yang dikucurkan dalam program ini sebesar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp 9.397 triliun yang akan diinvestasikan dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek berkelanjutan di negara berkembang. Indonesia sendiri kebagian 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310 triliun. 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, kucuran dana hingga 20 miliar dolar AS itu, untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia. Salah satunya yang diiniasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership (JETP). 

Baca juga : Jokowi Makin Harum Di Luar, Wangi Di Dalam

"Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia," kata Airlangga, dalam keterangan tertulis, kemarin. 

Di tempat terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia berhasil mengantongi komitmen investasi senilai 8 miliar dolar AS atau setara Rp 125 triliun. Menurut Bahlil, angka tersebut diprediksi akan terus meningkat mengingat masih ada sejumlah kesepakatan yang belum diteken secara resmi.  

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar 7 sampai 8 miliar dolar AS, tapi ada sekitar kurang lebih 10 miliar dolar AS yang belum bisa diteken, tapi sudah ada kesepahaman," kata Bahlil, dalam keterangan pers melalui video, kemarin. 

Bahlil menerangkan, komitmen investasi yang diterima Indonesia itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa. "Detailnya, nanti aja kita sampaikan pada saat tanda tangan Head of Agreement," cetusnya. 

Selain dua hal di atas, berbagai kesepakatan kerja sama juga berhasil diteken dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, transportasi, dan energi. Beberapa di antaranya adalah kerja sama dengan Jepang, Inggris, dan Korea Selatan (Korsel) yang berkomitmen terlibat dalam melanjutkan pembangunan MRT dan LRT di Jakarta.

Baca juga : Bamsoet Puji Jokowi Sukses Gelar KTT G20 di Bali

Ini merupakan hasil dari upaya penjajakan pendanaan kreatif yang dilakukan pemerintah untuk menutupi dana terbatas dari APBN. Penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tiga negara tersebut dilakukan pada serangkaian kegiatan KTT G20 di Bali, Senin (14/11) yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Di bidang energi, Asian Development Bank (ADB) berkomitmen untuk membantu Indonesia mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. Nantinya, setelah kesepakatan tercapai, ADB memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM. Pertamina juga berhasil menggandeng perusahaan energi dan bahan kimia terbesar asal Arab Saudi, Saudi Aramco, dalam pengadaan proyek penyediaan hidrogen dan amonia. 

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan, hasil KTT G20 ini antara lain berdampak ke ekonomi Indonesia, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya, Bali mendapatkan keuntungan dari proses pemulihan sektor pariwisata Bali.

Dampak jangka panjang, ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan-perbaikan yang diperoleh dari hasil kesepakatan yang terangkum dalam agenda tersebut, seperti energi transisi, pandemic fund yang menyangkut tentang perekonomian yang bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah di masa mendatang. 

"Isu-isu mengenai utang negara berkembang, dunia digital akan menjadi program yang berkesinambungan,” ucapnya.

Baca juga : KTT G20, Kepala BNPB Cek Kesiapan BPBD Provinsi Bali

Bagaimana tanggapan ekonom? Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, secara seremoni KTT G20 Bali sukses besar. Ia juga mengapresiasi ada banyak kesepakatan yang diteken dalam acara tersebut. Namun, kata dia, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesepakatan itu benar-benar bisa dijalankan. Termasuk soal pendanaan energi hijau di Indonesia dengan nilai 20 miliar dolar AS. 

Kata dia, dalam 9 bulan ke depan pemerintah harus mulai menyiapkan program transisi energi hijau, mulai dari penutupan PLTU batu bara dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Soalnya dana berupa pinjaman dari AS tersebut berlaku selama lima tahun ke depan. 

Hanya saja, ia mengingatkan, jangan sampai dana untuk melakukan penutupan PLTU batu bara lebih banyak dari pada dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi hijau.

Bhima menilai, Indonesia sebagai tuan rumah G20 seharusnya bisa menghasilkan capaian nyata lebih dari saat ini. Salah satunya soal  program keringanan utang bagi negara-negara miskin. Seperti diketahui, utang negara-negara miskin meroket akibat pandemi Covid.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.